Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berkomitmen mendorong keterbukaan informasi lingkungan kepada publik. Pendapat itu disampaikan Henri Bastaman, Deputi VII KLH dalam konferensi internasional tentang penguatan hak atas informasi bagi masyarakat dan lingkungan (STRIPE) di Jakarta, Rabu (1/5) seperti dikutip siaran pers kementerian.
Konferensi digelar sejak 29 April 2013 hingga hari ini, Rabu (1/5). Konferensi membahas bagaimana cara penguatan hak atas informasi bagi masyarakat dan lingkungan. Sekaligus bagaimana pembelajaran, dan strategi negara-negara di Asia (Indonesia, Thailand, Cina, Mongolia, Filipina, dan Jepang) dalam mendorong pemenuhan hak atas informasi lingkungan hidup.
Pernyataan Henri mengemuka setelah konferensi menemukan sejumlah masalah. Seperti minimnya informasi lingkungan yang disediakan secara proaktif oleh pemerintah.
Lalu, masih kurangnya respon pemerintah terhadap permohonan informasi dari publik. Bahkan, penyediaan format dan standar informasi lingkungan dinilai sulit dipahami masyarakat. Masalah lain dalam mengakses informasi lingkungan adalah biaya yang terlalu mahal.
“Kami berkomitmen dalam mendorong keterbukaan informasi lingkungan kepada publik dengan mencontoh pelaksanaan keterbukaan informasi lingkungan di negara-negara lain,” terang Henri.
Kemudian terkait dengan format dan standar informasi lingkungan, Henri menyatakan KLH ingin belajar dari negara lain. Terutama tentang bagaimana mengemas informasi yang mudah dipahami masyarakat. Tujuannya agar masyarakat tidak dirugikan dengan sifat data lingkungan yang terlalu teknis.
Salah satu upaya KLH terkait informasi lingkungan dengan program Proper. KLH dengan program itu melakukan pemeringkatan perusahaan berdasarkan tingkat kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan berdasarkan metode color-coding.
Meski banyak kalangan menilai program ini belum cukup mengakomodir ketersediaan informasi lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat. “Proper tidak cukup karena yang diumumkan hanya hasil pemeringkatan. Sedangkan untuk proses, kriteria, dan data pendukung penilaian tidak disediakan kepada publik,” kata Dyah Paramita, peneliti ICEL.
Pada konferensi ini diusulkan penerapan Pollutant Release and Transfer Register (PRTR). Sebuah sistem yang mengumpulkan dan menyebarluaskan secara prokatif (via internet) informasi lingkungan dan komposisi zat berbahaya yang dilepas industri ke wahana lingkungan hidup.
Menanggapi usulan ini, KLH menyatakan menyambut baik sistem PRTR. “KLH mendukung diimplementasikannya sistem ini di Indonesia,” kata Henri Bastaman sambil menambahkan kementerian sedang memilah informasi lingkungan untuk dipublikasikan.
















