Serikat pekerja menolak rencana pemerintah membatasi kenaikan upah minimum lewat Inpres. Menurut Presiden KSPI, Said Iqbal, Inpres tentang upah minimum itu tidak diperlukan karena sudah ada peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur. Seperti UU Ketenagakerjaan dan Permenakertrans No13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahap Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Oleh karenanya jika Inpres itu diterbitkan, Iqbal menganggap regulasi itu cacat hukum.
Iqbal menilai Inpres tentang upah minimum itu sebagai bentuk kepanikan pemerintah dalam merespon kondisi ekonomi yang berkembang saat ini. Padahal, ia melihat tidak ada korelasinya antara pelemahan nilai tukar rupiah dengan upah minimum. Jika upah minimum ditekan, daya beli masyarakat akal turun dan konsumsi domestik melemah.
Seharusnya, Iqbal melanjutkan, pemerintah meningkatkan daya beli masyarakat agar konsumsi domestik naik. Sehingga berdampak pada menguatnya nilai rupiah. Menurutnya, langkah itu sempat ditempuh negara lain seperti Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Barrack Obama. “Diterbitkannya Inpres itu menunjukan pemerintah panik dan ngawur,” katanya dalam jumpa pers di kantor LBH Jakarta, Jumat (30/8).
Selain itu Iqbal berpendapat Inpres tersebut melangkahi tugas Dewan Pengupahan. Sebab, mengacu peraturan yang ada, Dewan Pengupahan di daerah melakukan survey KHL. Hasilnya, disampaikan kepaa Bupati/Walikota kemudian direkomendasikan kepada Gubernur sebagai pihak yang memutus berapa besaran UMP di wilayahnya.
Pada kesempatan yang sama anggota Presidium Sekber Buruh Jabodetabek, Budi Wardoyo, tidak yakin pemerintah serius meninggalkan kebijakan upah murah. Misalnya, pemerintah dan pengusaha ingin menjadikan kawasan industri sebagai objek vital. Mengacu hal itu Budi mensinyalir ke depan ketika pekerja di kawasan industri melakukan aksi, baik mogok kerja atau demonstrasi, bakal menghadapi tantangan serius. “Dengan kata lain mereka (pemerintah dan pengusaha,-red) hanya akan memberikan upah murah dan tidak boleh diprotes,” ujarnya.
Melihat kondisi tersebut Budi menganasir ada rancangan kebijakan yang menempatkan rakyat tetap terjebak dalam kemiskinan. Jika melakukan protes atau perlawanan atas kondisi itu, maka dikriminalisasi. “Inilah situasi yang sebenarnya mau kami hindari, kami tidak ingin pemerintah semena-mena dalam memperlakukan buruh,” tegasnya.
Sementara Sekjen Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Dian Septi, memantau semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, pemerintah semakin gencar menerbitkan kebijakan yang menekan rakyat. Ujungnya, perwujudan kesejahteraan rakyat terhambat dan kekayaan yang ada di Indonesia malah dikuasai pihak asing. “Rakyat hanya menjadi penonton,” keluhnya.
