Pemikiran Mohammad Hatta kembali mendapat sorotan dalam diskusi yang membahas dua isu krusial di Indonesia, yakni Hak Asasi Manusia (HAM) dan pemberantasan korupsi. Malik Ruslan, peneliti dan editor dari Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), menegaskan pemikiran Mohammad Hatta memiliki pandangan tegas dan konsisten tentang pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Melalui momentum peringatan Hari Antikorupsi dan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh pada bulan Desember, Forum Alumni Sekolah Pemikiran Bung Hatta (SPBH) berkolaborasi dengan Yayasan Hatta dan LP3ES menyelenggarakan kegiatan Bedah Film & Diskusi Bung Hatta dan Etika Kepemimpinan: Teladan Antikorupsi dan Penegakan HAM.
"Kalau kita baca beberapa tulisan Mohammad Hatta, terlihat bahwa seluruh aspek HAM ada di sana. Pemajuan HAM, perlindungan HAM, hingga pemenuhan kebutuhan HAM dalam konteks masyarakat telah dipikirkan oleh beliau," ujar Malik pada diskusi yang diikuti melalui Zoom, Senin (16/12).
Baca Juga:
- Eks Penyidik KPK Ini Sebut OTT Diperlukan dalam Upaya Penegakan Hukum Kasus Korupsi
- Melihat Strategi 5 Capim KPK dalam Upaya Pemberantasan Korupsi
Menurutnya, beliau adalah sosok yang sangat taat hukum, menghargai setiap orang, dan memiliki nilai-nilai anti-korupsi yang sarat makna. Bahkan dalam situasi sulit ketika diasingkan ke Digul, Mohammad Hatta menunjukkan integritasnya.
“Ketika ada seseorang yang membantunya, ia memastikan untuk memberikan imbalan yang adil, meskipun hanya dari uang ransum yang diperoleh dari pihak Belanda," katanya.
Lebih lanjut, Malik menyebut bahwa semakin jauh masyarakat Indonesia meninggalkan pemikiran Mohammad Hatta, maka tantangan bangsa ini semakin berat. Menurutnya, saat ini sudah ada upaya untuk kembali mengadopsi nilai-nilai Hatta dalam berbagai kebijakan, termasuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menuju Indonesia Emas 2045.
