Pemilih Luar Negeri Harus Difasilitasi Optimal
Berita

Pemilih Luar Negeri Harus Difasilitasi Optimal

Jumlah pemilih di luar negeri naik. Penyelenggara Pemilu dinilai tidak siap.

ADY
Bacaan 2 Menit
Pemilih Luar Negeri Harus Difasilitasi Optimal
Hukumonline
Migrant Care menuntut penyelenggara Pemilu didesak optimal dalam memfasilitasi WNI yang punya hak pilih di luar negeri untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Menurut direktur eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, di Hongkong, pemungutan suara yang sudah berlangsung pada 6 Juli 2014 berakhir pilu. Sebab banyak pemilih yang tidak mampu difasilitasi.

Anis mencatat dibandingkan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilpres pendahuluan di Hongkong meningkat tiga kali lipat, sekitar 23.863 pemilih. Mestinya peningkatan itu kabar gembira, tapi Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Hongkong dinilai tidak siap.

Selaku penyelenggara Pemilu, Anis menilai PPLN Hongkong tidak siap dalam mengelola TPS dengan jumlah pemilih yang banyak. Akibatnya, hak konstitusional ratusan pekerja migran yang hendak menggunakan hak pilihnya di Hongkong hilang. Padahal, mereka sudah mengantri di depan TPS Victoria Park. Anis mengatakan pihak penyelenggara menutup TPS pada pukul 17.00 waktu Hongkong dengan alasan sesuai izin yang diberikan untuk menggunakan Victoria Park.

“Menuntut KPU dan PPLN Hongkong untuk Segera Memfasilitasi PRT (pekerja rumah tangga,-red) migran Indonesia di Hongkong untuk Menggunakan Hak Pilih Dalam Pilpres,” kata Anis dalam keterangan pers yang diterima hukumonline, Senin (7/7).

Pada saat peristiwa di TPS Victoria Park Hongkong terjadi, Anis mengatakan ada pihak PPLN, dua komisioner KPU dan Ketua Bawaslu yang hadir. Ironisnya, kehadiran mereka tidak bisa memastikan para pekerja migran yang belum dapat menggunakan hak pilihnya bisa menunaikan hak politiknya.

Anis mengatakan mestinya mereka punya sikap yang tegas untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional pekerja migran untuk memilih. Migrant Care menyesalkan minimnya inovasi penyelenggara Pemilu di Hongkong karena terpaku pada aturan baku Pemilu yang sesungguhnya bisa diseesuaikan dengan waktu setempat.

Untungnya apa yang terjadi di Hongkong tidak menular ke negara lain seperti Singapura dan Kuala Lumpur. Anis menilai di dua negara itu penyelenggara Pemilu sangat aktif menjemput pemilih. Jika PPLN Hongkong menolak pemilih yang sudah mengantri untuk mencoblos, PPLN Singapura justru melakukan pemungutan suara dengan cara berkeliling. Seperti menyambangi RS Mount Elizabeth, RS Tak Tock Seng, RS Gleneagles dan RS NUS untuk memfasilitasi WNI yang dirawat.

Sementara KPU Kuala Lumpur menjemput pemilih dengan drop box keliling kongsi-kongsi dan desa-desa kantong pekerja migran. Migrant Care menuntut KPU dan PPLN Hongkong untuk segera memfasilitasi pekerja migran yang belum menggunakan hak pilihnya. Selaras hal tersebut Migrant Care melaporkan peristiwa di Hongkong itu kepada Bawaslu, DKPP dan Komnas HAM.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik, menjelaskan dalam memfasilitasi pemungutan suara di luar negeri KPU menggulirkan 3 jenis pelayanan. Pertama, pemilih dilayani dengan membentuk TPS. Biasanya TPS dibentuk di kantor kedutaan atau konsulat. Tapi, ada juga TPS yang letaknya di fasilitas umum seperti yang ada di Hongkong, Australia dan Malaysia.

Kedua, Husni melanjutkan, ada yang dilayani lewat pos reguler dan itu hampir ada di seluruh perwakilan. Ketiga, pelayanan pos antaran atau drop box yang dibentuk di negara yang jumlah WNI-nya besar. Biasanya drop box digunakan jika jumlah WNI di sebuah negara mencapai 20 ribu pemilih. “Dengan tiga jenis pelayanan ini kami berharap fasilitasi pemilih luar negeri lebih optimal,” katanya.

Menanggapi peristiwa yang terjadi di Hongkong, Husni mengatakan secara umum tidak seluruhnya terjadi seperti ramai diberitakan media. Namun ia mengakui dua komisioner KPU dikirim ke Hongkong untuk memantau persiapan dan pasca pelaksanaan. Dijadwalkan dua komisioner itu hari ini kembali ke Indonesia dan segera memberi keterangan yang lengkap atas peristiwa yang terjadi di Hongkong.

Ketua Pokja PPLN, Wahid Supriyadi, mengatakan otoritas setempat hanya memberi waktu PPLN Hongkong sampai dengan pukul 17:00 waktu setempat. “Karena memang itu adalah public facility,” ujarnya.

Wahid mengatakan pada pukul 16:00 PPLN Hongkong sudah mengumumkan sejam lagi TPS akan ditutup. Ketika pengumuman itu disampaikan ia mengatakan jumlah antrian tinggal sedikit. Beberapa waktu kemudian, sekitar ratusan WNI datang dan berniat menggunakan hak pilihnya. Menanggapi situasi itu PPLN Hongkong berkonsultasi dengan komisioner KPU dan Bawaslu. Hasilnya, PPLN Hongkong tidak dapat memfasilitasi pemilih yang mengantri untuk menggunakan hak suaranya.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info