Pemilu Presiden Tanpa Ambang Batas
Utama

Pemilu Presiden Tanpa Ambang Batas

Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden mesti dipahami, dimaknai, dan diposisikan sebagai hak konstitusional (constitutional rights) dari partai politik peserta pemilu.

Ady Thea DA
Bacaan 5 Menit
Suasana persidangan pembacaan pertimbangan hukum putusan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (2/1/2025). Foto: Humas MK
Suasana persidangan pembacaan pertimbangan hukum putusan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (2/1/2025). Foto: Humas MK

Ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik yang memperoleh kursi minimal 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya (presidential threshold) banyak dikritik kalangan masyarakat sipil. 

Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) itu dianggap menghambat partai politik mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan begitu, masyarakat tak punya banyak alternatif untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu.

Persoalan itu yang dimohonkan 5 mahasiswa, Enika Maya Oktavia dkk, meminta mahkamah menguji konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017. Menariknya, mahkamah memberi kado awal tahun yang menggembirakan melalui putusan No.62/PUU-XXII/2024, karena permohonan itu dikabulkan seluruhnya. Ketua MK, Suhartoyo, menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 inkonstitusional.

“Amar putusan, mengadili, pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Suhartoyo membacakan sebagian amar putusan, Kamis (2/1/2025) kemarin.

Baca juga:

Mahkamah 44 kali memutus perkara yang berkaitan dengan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, menghitung sejak 2004 ada 13 putusan MK menguji konstitusionalitas Pasal 5 ayat (4) UU No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, dan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden untuk pengujian Pasal 222 UU 7/2017 ada 33 putusan MK. 

Berbagai putusan itu tidak semua mempertimbangkan pokok permohonan karena beberapa hal seperti pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, permohonan tidak jelas atau kabur, prematur, atau pemohon menarik permohonan. Alhasil, permohonan tidak memenuhi Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan MK No.2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang, sehingga dapat diajukan kembali.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info