Potensi abaikan spirit constitutional engineering
Hakim konstitusi Saldi Isra melanjutkan pembacaan pertimbangan putusan, menurut mahkamah sulit mempertahankan rasionalitas hasil pemilu anggota DPR sebelumnya sebagai dasar untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada periode pemilu yang akan berlangsung.
Mahkamah memberikan contoh bagaimana mempertahankan rasionalitas hasil pemilu anggota DPR 2024 tetap valid digunakan untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2029?. Apalagi keberadaan norma presidential threshold secara nyata tidak terkait langsung dengan upaya penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu.
“Gagasan penyederhanaan partai politik dengan menggunakan hasil pemilu anggota DPR pada pemilu sebelumnya sebagai dasar penentuan hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan bentuk ketidakadilan,” urai Saldi.
Presidential threshold tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Penentuan besaran atau persentase tersebut lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. Dalam konteks itu, sulit bagi partai politik yang merumuskan besaran atau persentase ambang batas untuk dinilai tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest).
Ambang batas minimal persentase itu berpotensi mengabaikan spirit constitutional engineering Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang secara implisit membuka ruang agar calon presiden dan wakil presiden lebih dari 2 pasangan calon. Hak politik dan kedaulatan rakyat juga hilang karena hak memilih calon presiden dan wakil presiden dibatasi, tidak banyak alternatif pilihan pasangan calon yang ditawarkan kepada pemilih.
“Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be candidate) jauh lebih penting dibandingkan kehendak untuk menyederhanakan partai politik dalam rangka menopang penguatan sistem presidensial,” papar Saldi.
Mahkamah melihat kecenderungan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 pasangan calon. Sehingga masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi (masyarakat yang terbelah) yang sekiranya tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebhinekaan Indonesia. Jika presidential threshold dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Indikasinya dapat dilihat dalam pemilihan kepala daerah yang trennya calon tunggal atau pemilihan dengan kotak kosong.
















