Arief menjelaskan putusan MK yang mempertimbangkan pokok permohonan pengujian presidential threshold Pasal 9 UU 42/2008 ada dalam 7 putusan. Pengujian Pasal 222 UU 7/2017 yang dasar dan alasan pengujiannya dipertimbangkan MK dapat dilihat dalam 6 putusan. Secara substansi norma yang diuji yakni Pasal 9 UU 42/2008 dan Pasal 222 UU 7/2017 membahas soal presidential threshold. Batu ujinya juga sama, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat 2 UUD 1945.
Tapi ada perbedaan alasan antara pemohon saat ini dengan sebelumnya. Antara lain alasan permohonan a quo mendalilkan presidential threshold telah melewati batas open legal policy yaitu telah melanggar moralitas, melanggar rasionalitas, dan ketidakadilan intolerable serta membuat partai-partai kecil menjadi sulit untuk mewujudkan aspirasi secara langsung dalam pemilihan presiden meskipun memiliki kader-kader berkualitas.
Melanjutkan pembacaan pertimbangan putusan, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih, mengatakan mahkamah menelusuri perdebatan terkait persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana termaktub Pasal 6 dan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Pembahasan itu sudah ada sejak amandemen pertama tahun 1999 dan perubahan ketiga tahun 2001. Dari risalah pembahasan perubahan kedua Pasal itu Mahkamah menguraikan antara lain tidak pernah ada pembahasan presidential threshold sebagai syarat partai politik mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Hakim konstitusi Arsul Sani, menjelaskan hasil penelusuran mahkamah terhadap negara lain yang menggunakan sistem presidensial dan multipartai tidak ditemukan penggunaan presidential threshold. Ambang batas hanya untuk syarat minimum keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden seperti yang diatur Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.
“Hal ini semakin menegaskan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden merupakan aturan tambahan yang didasarkan atas tafsir UU sesuai dengan pertimbangan politik yang disepakati bersama DPR dan Pemerintah,” ujarnya.
Dalam putusan sebelumnya soal presidential threshold Mahkamah berpendirian kebijakan itu sebagai legal policy pembentuk UU. Legal policy pembentuk UU tidak dapat dinilai atau diuji konstitusionalitasnya kecuali melanggar moralitas, rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, melampaui kewenangan membentuk UU dan merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.
Mahkamah menilai frasa ‘partai politik atau gabungan partai politik’ sebagai ‘jalan tengah’ antara keinginan membolehkan perseorangan menjadi calon presiden atau wakil presiden, atau hanya melalui partai politik. Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diposisikan sebagai hak konstitusional partai politik peserta pemilu.
















