Majelis Panel MK yang diketuai M. Akil Mochtar menggelar sidang perdana perselisihan hasil pemilihan gubernur (Pilgub) Bali yang dipersoalkan pasangan Anak Agung Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan (pasangan nomor urut 1).
Pasangan yang diusung PDIP ini menganggap hasil rekapitulasi perhitungan suara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali tidak sesuai dengan perhitungan yang tertera dalam formulir rekapitulasi atau C1.
“Sejak awal kita menolak rekap yang dibuat KPUD Bali karena hasil hitungannya merugikan Pemohon. Itu terbukti setiap hari beredar angka-angka yang selalu berbeda yang dikeluarkan KPU,” kata kuasa hukum pemohon, Arteria Dahlan dalam sidang pemeriksasn pendahuluan di Gedung MK, Senin (10/6).
Arteria mengatakan selama penyelenggaraan pemilihan yang digelar 15 Mei lalu banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan pihak termohon (KPUD) secara sistematis, masif, dan terstruktur. Seperti, formulir C-1, fakta yang terjadi di lapangan semuanya asli, tetapi hasilnya bisa berbeda-beda. “Adanya pemilih ‘siluman’ yang melakukan pemilihan berulang-ulang. Itu terjadi di Buleleng,” ungkap Arteria.
KPU juga dinilai membiarkan pemilih boleh memilih dengan menggunakan surat undangan dan kartu pemilih orang lain. KPU pun dituding tidak merespon atas berbagai temuan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon. “KPU tidak pernah merespon laporan pemohon, misalnya ada kesalahan di TPS-1, tetapi KPU malah tidak melakukan pemantauan,” kata Arteria.
Menurut pemohon, rapat pleno yang diselenggarakan KPU juga berlangsung sekedar formalistik belaka. Bahkan, tidak ada yang membawa data resmi untuk rekapitulasi pada saat pleno itu. “Saya hadir saat pleno itu, tetapi tidak ada yang bawa data asli,” ujar Arteria.
Pelanggaran lainnya, dibiarkannya “kampanye hitam” yang dilakukan oleh pasangan pemenang. Hal itu ditandai dengan adanya pengiriman surat secara resmi kepada para kepala desa dan dusun yang isinya berbunyi, “Jika pasangan nomor urut satu menang, maka Bali akan menjadi Islam.”
