Belum lagi adanya 32 ribu surat suara yang dianggap rusak, yang secara langsung mempengaruhi perolehan suara kliennya. Arteria mengklaim, jika KPU Bali mau menghitung ulang surat suara yang tidak sah itu, setidaknya 10 persen dari 32 ribu, kliennya dipastikan akan menang.
“Kita temukan kesalahan perhitungan di 6 kabupaten. Dari 2 kabupaten kota saja ternyata betul ada ketidaksesuaian hasil hitung yang kita katakan ini kesalahan atau kekeliruan dengan sengaja,” bebernya.
Dalam petitum permohonannya, pemohon meminta MK untuk menggelar pemilihan suara ulang di 138 TPS. “Bahkan, kalaupun dilakukan pemilihan ulang seluruhnya juga kami siap,” tandas Arteria.
Menanggapi keterangan pemohon, baik pihak termohon maupun pihak terkait menyatakan belum siap memberikan keterangan secara langsung. Keduanya akan menanggapi pada persidangan berikutnya.
Akil Mochtar, selaku ketua majelis, langsung mengingatkan pemohon untuk melengkapi semua berkas dan alat bukti, serta menyiapkan saksi-saksi agar sidang selanjutnya berjalan dengan lancar.
“Tolong dibuat daftar buktinya, seperti alamat rumahnya dimana, namanya siapa, agamanya siapa, apa yang mau disampaikan, sehingga lebih terfokus dan mendukung alasan yang permohonan. Tolong juga disiapkan bukti-buktinya biar jelas. Serahkan juga soft copy-nya,” pintanya.
Sesuai aturan
Usai persidangan, kuasa hukum KPUD Bali, Wakil Kamal menegaskan data mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Bali semua tingkatan sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai tingkat PPS, PPK, tingkat KPU kabupaten/kota sampai rekapitulasi di KPU Provinsi.
