Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ketika Danantara dibentuk, ditemukan 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Jumlah tersebut dinilai sudah terlalu banyak dan sebagian diantaranya tidak lagi produktif.

Pemerintah kemudian bermaksud melakukan perampingan dan hanya akan mempertahankan BUMN yang masih produktif. Restrukturisasi besar-besaran sedang dilakukan dan ditargetkan jumlah BUMN paling banyak hanya 300 perusahaan pada akhir tahun 2026.
Langkah restrukturisasi korporasi tersebut dapat dipahami, mengingat Pemerintah telah menilai bahwa jumlah entitas sudah terlalu banyak, struktur usaha banyak yang saling tumpang tindih. Bahkan memiliki beban utang yang besar dan secara bisnis juga merugi. Kondisi tersebut tentunya membutuhkan penanganan yang lebih terstruktur.
Melalui Inpres No. 7/2026, Presiden Prabowo Subianto bahkan meminta kementerian dan badan terkait untuk segera mempercepat penataan (streamlining) BUMN dan anak usahanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa penataan BUMN tidak lagi semata-mata menjadi agenda masing-masing perusahaan, melainkan telah menjadi perhatian khusus dari Pemerintah.
Restrukturisasi korporasi & restrukturisasi utang
Pasal 73 ayat (1) UU BUMN telah menyediakan berbagai instrumen untuk melakukan restrukturisasi, antara lain melalui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengalihan saham, dan penerbitan saham baru.
Instrumen tersebut memberikan ruang untuk menciptakan struktur BUMN yang lebih ramping. Hal tersebut dapat menyelesaikan persoalan mengenai jumlah entitas. Namun, merampingkan jumlah entitas bukan berarti juga turut merampingkan jumlah utang dari BUMN yang hendak diselamatkan.
Katakanlah BUMN A hendak diselamatkan, namun memiliki utang Rp8 triliun dan bisnisnya tidak produktif. Sementara BUMN B memiliki aset Rp15 triliun, utang hanya Rp50 miliar dengan bisnis yang masih sehat. Keduanya kemudian dimerger.
Merger tersebut memang dapat mengurangi jumlah BUMN. Namun, merger bukan berarti menghapus utang BUMN A. Kewajiban terhadap utang akan tetap ada, bahkan beralih kepada perusahaan hasil merger.
Pasal 122 ayat (3) UU Perseroan Terbatas telah mengatur bahwa utang perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri juga akan ikut beralih kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan. Ketentuan ini berlaku sesuai Pasal 31 PP No. 38/2026 yang mengatur bahwa ketentuan penyelenggaraan BUMN juga mengacu pada UU Perseroan Terbatas.
Maka sebaiknya restrukturisasi BUMN tidak hanya dilaksanakan sebagai restrukturisasi korporasi, tetapi juga sebagai restrukturisasi utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Karena jika kreditor tidak memperoleh kepastian mengenai pelaksanaan pembayaran piutang, persoalan berpotensi berkembang menjadi lebih kompleks hingga restrukturisasi korporasi dapat terkendala.
Ketika restrukturisasi korporasi dijalankan, namun utang belum diselesaikan, BUMN rentan diajukan gugatan, eksekusi, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maupun permohonan pailit dari para kreditor.
Tindakan tersebut berpotensi menghambat rencana restrukturisasi korporasi yang sedang berjalan. Karena aset strategis berpotensi diajukan eksekusi dan terjadi dua proses yang berjalan bersamaan yaitu, BUMN yang sedang melakukan restrukturisasi korporasi dan membutuhkan kepatuhan normatif dengan kreditor yang sedang berupaya melakukan penagihan secara masif.
Negosiasi langsung dengan kreditor memang dapat dilakukan. Penjelasan Pasal 73 UU BUMN juga membuka ruang untuk dilakukannya hal tersebut. Namun, apabila jumlah kreditor sangat banyak dengan kepentingan yang beragam, pendekatan bilateral tentu menjadi sulit dilakukan.
PKPU Sukarela
Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sukarela dapat menjadi alternatif yang perlu dipertimbangkan. Melalui mekanisme ini, restrukturisasi korporasi dan restrukturisasi utang dapat disatukan sebagai satu rangkaian proses yang saling terkait.
PKPU merupakan mekanisme hukum kolektif dengan memiliki batas waktu yang terukur. Permohonan secara normatif akan diperiksa dan diputus kurang lebih dalam waktu 3 hari, sesuai Pasal 225 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU. Proses PKPU juga akan berlangsung maksimal selama 270 hari sesuai Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU. Hal ini menimbulkan kepastian dari segi waktu bagi para pihak.
Sepanjang proses PKPU berjalan, BUMN yang menjadi debitor juga tidak boleh ditagih utangnya. Karena debitor harus fokus menyusun proposal perdamaian untuk kemudian dapat ditawarkan kepada seluruh kreditor. Seluruh pelaksanaan sita juga akan gugur, bahkan gugatan yang diajukan kepada debitor juga akan ditangguhkan, hingga berakhirnya proses PKPU. Ini sesuai Pasal 242 dan Pasal 243 UU Kepailitan dan PKPU.
Di dalam proposal perdamaian nantinya, restrukturisasi korporasi dapat dirancang bersamaan dengan restrukturisasi utang. Misalnya, melalui penjadwalan kembali pembayaran, restrukturisasi bunga, termasuk menyampaikan rencana penambahan modal, merger, pemisahan unit usaha, pengalihan saham. Sebagaimana sesuai Pasal 73 ayat (1) UU BUMN.
Melalui pendekatan demikian, kreditor tidak hanya sakan ditawarkan kepastian pembayaran, tetapi juga sebuah rencana penyelamatan usaha secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk semakin meyakinkan kreditor untuk menyetujui proposal perdamaian.
Ketika proposal perdamaian disetujui mayoritas kreditor, maka akan mengikat semua kreditor sesuai Pasal 286 UU Kepailitan dan PKPU. Hal ini tentunya akan membuat restrukturisasi korporasi cenderung relatif lebih mudah untuk dilaksanakan. Karena para kreditor tidak akan kembali berupaya melakukan penagihan mengingat telah adanya perjanjian perdamaian.
Namun pengajuan PKPU juga bukan bebas dari risiko. Jika mayoritas kreditor menolak proposal perdamaian, maka debitor akan pailit. Apabila Permohonan PKPU Sukarela menjadi salah satu langkah penyelamatan, maka sebaiknya didukung kajian dari Komite Penyelamatan BUMN sesuai Pasal 73A UU BUMN.
*) Irvin Saut Tua Sihombing, Praktisi Hukum pada Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP) Law Firm
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
















