Pencalonan Agus Martowardojo Bisa Terganjal UU BI
Berita

Pencalonan Agus Martowardojo Bisa Terganjal UU BI

Sebagian anggota DPR menganggap tidak ada masalah atas pencalonan Agus. Tetapi Pasal 41 UU BI perlu direvisi.

FNH/RFQ
Bacaan 2 Menit
Pencalonan Agus Martowardojo Bisa Terganjal UU BI
Hukumonline

Munculnya nama Agus Martowardojo dalam pencalonan Gubernur Bank Indonesia memunculkan kontra di gedung Parlemen. Nama Agus disodorkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pengganti Darmin Nasution yang akan memasuki masa pensiun pada Mei mendatang.

Meski Agus memiliki kemampuan dan kapabilitas di dunia perbankan, secara politis pencalonannya dikhawatirkan menemui banyak ganjalan. “Akan menemui banyak hambatan dan ganjalan,” ujar anggota Komisi XI DPR, Zaini Rahman, Kamis (28/1).

Ganjalan dimaksud, Zaini melanjutkan, adalah posisi Agus yang diajukan presiden apakah dalam kapasitas calon baru atau lama. Pada periode sebelumnya nama Agus sudah pernah diajukan ke DPR. Namun DPR menolak.

Menurut Zaini, dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia(UU BI) Presiden harus mengajukan calon baru. Zaini merujuk pada Pasal 41 ayat (3) UU BIyang menyebutkan “Dalam hal calon Gubernur atau Deputi Gubernur Senior sebagaimana pada ayat (1) atau calon Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Gubernur wajib mengajukan calon baru”.

Ayat (4) juga menyebutkan,”Dalam hal calon yang diajukan Presiden atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan PerwakilanRakyat, Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur atau Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang sama, atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Selain itu, masih kata Zaini, Agus harus membangun kredibilitas dengan mundur terlebih dahulu dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu). Jika tidak terpilih sebagai Gubernur BI, namun tak mengundurkan diri dari Menkeu,bisa menambah persoalan baru. “Akan terjadi hubungan yang rumit dengan DPR sebagai mitra kerja,” ujarnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan, selama ini Agus dikesankan teramat kaku, kurang kooperatif dan sering berselisih pendapat dengan DPR. Misalnya, terjadi kesalahan fatal dalam kasus pembelian saham Newmont yang berujung di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan MK, kata Zaini, kebijakan Menkeu dinilai salah.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info