Kendati demikian, politisi Partai Demokrat Andi Rachmad memiliki pandangan yang berbeda terkait pasal 41. Meskipun ia memiliki pendapat yang sama pencalonan seseorang untuk menjadi Gubernur BI tak dibatasi, namun pasal 41 perlu diperbaiki."Pasal 41 perlu diperbaiki juga selain pasal-pasal lain yang jelas mengambil alih wewenang BI oleh OJK," katanya.
Pasal 41 tersebut, lanjutnya, perlu diperbaiki untuk memperjelas mekanisme pencalonan Gubernur oleh Presiden. Sejauh ini, Pasal tersebut tidak menjelaskan secara jelas terkait pencalonan tunggal oleh Presiden.
Ditemui ditempat yang berbeda, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku siap mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.“Presiden mengajukan saya sebagai kandidat utama gubernur BI, saya sudah follow updan siapkan untuk mengikuti test dan proper di DPR", kata Agus.
Dibalik banyaknya isu yang berkembang pasca penyerahan nama calon Gubernur BI ke DPR, Agus sendiri enggan berkomentar banyak. Agus hanya menekankan siap menjalankan perintah Presiden atas penunjukkan dirinya sebagai gubernur BI."Saya tidak mau terlalu banyak komen karena saya masih menjadi Menkeu", pungkasnya.
















