Pencalonan Agus Martowardojo Bisa Terganjal UU BI
Berita

Pencalonan Agus Martowardojo Bisa Terganjal UU BI

Sebagian anggota DPR menganggap tidak ada masalah atas pencalonan Agus. Tetapi Pasal 41 UU BI perlu direvisi.

FNH/RFQ
Bacaan 2 Menit

Apalagi masih terdapat persoalan dugaan kasus korupsi dana APBN  terkait dengan praktik kebijakan di Kemenkeu. “Sehingga banyak jajaran Kemenkeu yang dimintai keterangan oleh KPK,” katanya.

Anggota Komisi VII DPR Fahri Hamzah punya pandangan serupa. Menurutnya terhadap calon yang pernah ditolak semestinya presiden tak mengajukan nama yang sama. Pasalnya akan menambah persoalan baru. Menurutnya, sebelum mengajukan nama, Presiden perlu melihat UU BI. “SBY ini salah terus, orang yang ditolak itu seharusnya jangan dicalonkan lagi karena akan menimbulkan polemik di DPR,” ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpendapat menyodorkan kembali nama Agus sebagai calon Gubernur BI menunjukan SBY tak cermat. Seharusnya, SBY menyodorkan nama baru. Selain itu, Fahri menambahkan, Indonesia memiliki sejumah tokoh yang mampu menempati kursi nomor satu di BI.  Ia mensiyalir pencalonan Agus sarat politis.

Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami kasus dana talangan Bank Century Rp6,7 triliun yang diduga melibatkan Wakil Presiden Boediono. “Ini istilahnya barang yang sudah ditolak, tapi SBY terus menyodorkan. SBY tidak paham etika, seharusnya SBY tidak melakukan itu. Istana ini tidak paham etika,” kata Fahri.

Tidak masalah

Sebaliknya, anggota Komisi XI lainnya, Andi Rachmad dan Arif Budimanta mengatakan, persoalan pencalonan kembali Agus Martowardojo menjadi calon tunggal Gubernur BI tidak menjadi masalah. Arif Budimanta menilai, kandungan dari pasal 41 UU BI tidak membatasi seseorang untuk dicalonkan kembali menjadi Gubernur BI meskipun pernah ditolak oleh DPR pada periode sebelumnya.

"Tidak ada batasan untuk seseorang dicalonkan kembali menjadi Gurbernur BI meskipun pada periode terdahulu pernah ditolak DPR," kata arif kepada hukumonline.

Namun, Arif berpendapat DPR tak perlu merevisi pasal 41 tersebut. Penjelasan di dalam pasal dimaksud menyebut ‘cukup jelas’. Tidak ada pembatasan pencalonan bagi nama yang sama karena pencalonan yang sama dalam satu periode dihitung satu kali."Tidak berlaku akumulasi penghitungan meskipun periode kemarin pernah diajukan dan ditolak," imbuhnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info