Penegakan Hukum Versus Kepastian Hukum?
OPINI

Penegakan Hukum Versus Kepastian Hukum?

Menarik menyimak tulisan senior saya, Jani Purnawanty Jasfin, SH, S.S., LL.M dalam mengkritisi Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007 (putusan KPPU). Terutama terkait sanksi terhadap Telkomsel akibat melanggar pasal 17 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

•Bacaan 2 Menit
AJ
Penulis Opini

 

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 30 jis 35 dan 36 UU No.5/1999, KPPU memiliki tugas dan kewenangan atributif untuk mengawasi perilaku usaha pelaku usaha dengan menggunakan tolak ukur pasal-pasal substantif tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi, isu yang dikemukakan KPPU dalam menganalisis perilaku usaha pelaku usaha adalah apakah perilaku tersebut memenuhi unsur pasal atau tidak? Oleh karena itu fokus pemeriksaan KPPU dalam hukum acara adalah mengumpulkan bukti dan membuktikan bahwa terdapat beberapa tindakan korporasi yang sistematis yang melanggar UU No. 5/1999 dalam proses terbentuknya harga.

 

Jika beberapa pelaku usaha melakukan kesepakatan harga (kartel harga) yang notabene dilarang pasal 5, maka KPPU akan menindaknya tanpa melihat apakah harga yang ditetapkan dalam kesepakatan tersebut berada dalam batas kewajaran atau tidak. Apalagi ternyata pasal 5 ini memang hanya membutuhkan bukti eksistensi perilaku tanpa kewajiban pembuktian unsur dampak (per se illegal). Hal yang sama mutatis mutandis dilakukan KPPU terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan praktek monopoli berupa penghambatan kepada pesaing dengan tidak fair untuk mempertahankan harga eksesif-nya. Berbeda dengan pasal 5 yang per se illegal, pasal 17 yang relevan dengan perilaku kedua ini menggunakan pendekatan analisis dampak, selain pembuktian perilaku yang dikenal dengan pendekatan 'rule of reason. Hal ini yang dilakukan KPPU dalam memeriksa dan memutus perkara Telkomsel.

 

Sebagaimana diuraikan dalam Putusan, Telkomsel terbukti melakukan tindakan  penghambatan persaingan. Prilakunya antara lain berupa pemberlakuan persyaratan yang  secara teknis sulit dipenuhi para operator baru yang ingin berinterkoneksi dengannya. Mengapa? Pertama, operator tersebut harus memenuhi traffic sebesar 48 erl yang tentu secara sistematis sulit dipenuhi oleh operator baru. Kedua,  pembangunan link interkoneksi diharuskan menggunakan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Telkomsel. Hal tersebut menaikkan biaya secara signifikan bagi pencari interkoneksi yang notabene calon pesaing. Kepemilikan dan pengoperasian link tersebut pun selanjutnya menjadi milik pihak ketiga dan Telkomsel. Dengan kata lain, bukan menjadi milik pencari interkoneksi.  Hal ini menjadi sebab raising rival cost sehingga melemahkan daya kompetisi operator tersebut . Ketiga, tarif yang dikenakan kepada Pengguna untuk jasa layanan SMS memang merupakan kewenangan masing-masing Pihak. Para pihak berhak menetapkan sendiri tarif yang dikenakan kepada pengguna masing-masing. Namun dengan batasan bahwa tarif yang dikenakan oleh operator X kepada Pengguna tidak boleh lebih rendah dari tarif yang dikenakan Telkomsel kepada Penggunanya. Operator X akan melakukan penyesuain tarif yang dikenakan kepada Pengguna selambat-lambatnya tiga bulan sejak pemberitahuan perubahan tarif yang disampaikan oleh Telkomsel kepada Operator X (hal. 57). Jika hal ini tidak dilakukan, maka operator tersebut harus siap-siap akan menerima pemutusan interkoneksi.

 

Pengkondisian ini menyebabkan operator yang berinterkoneksi dengan Telkomsel tidak mungkin menawarkan harga lebih rendah daripada harga Telkomsel yang memang sudah tinggi. Jadi konsumen akan tetap bermimpi untuk mendapatkan harga jasa seluler yang lebih murah lagi.

 

Jelas terlihat bahwa rangkaian prilaku tersebut dilakukan oleh Terkomsel sebagai  upaya untuk menghambat masuknya pesaing atau setidaknya meningkatkan cost produksi pesaing yang penulis tentu mengerti bahwa hal tersebut merupakan perilaku 'terang bahwa hal ini dilakukan Telkomsel dalam rangka menjaga agar harga tetap tinggi yang terbukti berprofit eksesif tanpa kemungkinan tarif lebih rendah oleh operator yang berinterkoneksi.

 

Jika perilaku pengurangan persaingan dan 'penahanan' harga yang terbukti mahal ini  dilakukan oleh pelaku usaha dengan pangsa pasar jaringan yang kecil (sekitar 10-20 % dari pasar bersangkutan), hal ini tidak akan membawa pengaruh signifikan. Namun jika tindakan itu dilakukan oleh pelaku usaha seperti Telkomsel dengan kekuatan jaringan seluler terbesar di Indonesia yaitu sebesar 50-55 % (hal. 95), maka sebagaimana model oligopoly stackleberg, hal ini berdampak pada terbentuknya price leadership dengan profit eksesif yang selalu terjaga.

 

Dalam industri jasa telekomunikasi yang amat tergantung pada pelanggan, pelaku usaha yang memiliki jaringan besar akan cenderung efisien bila jumlah pelanggan meningkat. Dengan perhitungan economies of scale bertambahnya pelanggan menyebabkan  penurunan biaya tetap (fixed cost), yang berdampak pada turunnya harga jual produk. Dalam kasus ini, alih-alih menurunkan (terdapat turunnya) harga, Telkomsel malah tetap mempertahankan diskrepansi harga jual dengan biaya produksi yang semakin menurun. Hal ini justru berbanding terbalik dengan pesaing terdekatnya yaitu Indosat dan XL yang malah mempersempit gap harga jual produk seluler dengan biaya produksi yang dikeluarkan.

A. Junaidi

Kepala Biro Humas KPPU-RI

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info