Penegakan perlindungan data pribadi lintas negara dinilai menjadi persoalan kompleks karena belum terdapat kesepakatan global mengenai standar perlindungan data. Tanggung jawab penegakan tidak dapat hanya dibebankan kepada negara, regulator, maupun perusahaan teknologi, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk individu dan masyarakat sipil.
Guru Besar Hukum Perdata dan Bisnis Universität der Bundeswehr München, Prof. Stefan Koos, mengatakan dirinya tidak terlalu menaruh harapan pada organisasi internasional dalam penegakan perlindungan data lintas negara. Menurutnya, hingga saat ini belum terdapat konsensus mengenai tingkat perlindungan data yang harus diterapkan secara global.
“Di tingkat internasional, kita semua harus bertanggung jawab, semua negara harus peduli dan berupaya mewujudkannya,” katanya dalam Seminar Internasional FH Universitas Andalas bertajuk “Rethinking Cross-Border Privacy Enforcement: The Rise of Multi-Regulatory Governance”, Senin (24/8).
Baca juga:
- Hindari Pelanggaran, Pelindungan Data Pribadi Harus Dipahami dari Akar Konsep hingga Implementasinya
- Begini Seluk Beluk Pelindungan Data Pribadi dalam UU PDP
Meski demikian, ia menilai negara tetap memiliki tanggung jawab utama sebagai pembentuk regulasi. Persoalannya, penegakan aturan tersebut secara ekstrateritorial tidak selalu mudah dilakukan. Dalam praktiknya, kemampuan suatu negara untuk memaksakan penerapan hukumnya terhadap pihak di negara lain sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ekonomi.
Prof. Stefan menyebut kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara klaim kedaulatan negara dalam membentuk hukum dengan realitas politik internasional. Menurutnya, prinsip kekuatan (power principle) dalam situasi tertentu dapat menggantikan prinsip hukum.
Ia mencontohkan penerapan aturan supply chain due diligence Uni Eropa. Menurutnya, perusahaan atau negara yang tidak ingin mematuhi aturan tersebut dapat mencari pasar lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi suatu negara turut menentukan efektivitas penerapan hukum lintas negara.
















