Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengingatkan agar DPR dan Pemerintah tidak terburu-buru menyelesaikan RUU Intelijen. “DPR harus cermat. Jangan buat undang-undang asal jadi. Susah diimplementasikan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (11/5).
Asvi mengakui bahwa bangsa ini memang membutuhkan undang-undang yang mengatur kerja intelijen. Namun, dalam RUU yang tengah dibahas ini, Asvi mencatat beberapa hal yang sangat bias sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Contohnya, kewenangan intelijen dalam melakukan ‘pengamanan’.
“Kalau maksudnya kontra intelijen tentu kita butuh. Tapi kalau pengamanan berarti bisa mengawasi dan menangkap warga negara Indonesia, itu justru berbahaya dan melanggar prinsip demokrasi,” ujarnya.
Ia berharap RUU Intelijen hanya mengatur kewenangan intelijen dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman asing. Selain itu, lanjut Asvi, makna ‘penggalangan’ dalam RUU Intelijen juga tidak jelas. Ia khawatir bila makna ‘penggalangan’ dapat diartikan bahwa intelijen dapat menggalang massa untuk demonstrasi untuk kepentingannya atau menggalang dana dari luar APBN yang disediakan.
Karenanya, Asvi menyarankan agar DPR dan pemerintah mengkaji RUU Intelijen ini lebih mendalam. “Tidak apa-apa bila harus memakan waktu 3 atau 2 tahun. Asalkan ketika RUU ini menjadi undang-undang benar-benar bisa diterapkan dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lain,” ujarnya.
Asvi mencontohkan undang-undang yang dibuat dengan tidak cermat. Yakni, UU No 24 Tahun 2009 tentanng Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (UU Lambang Negara) dan UU No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (UU Gelar Pahlawan). “Jangan sampai UU Intelijen dibuat seperti dua undang-undang ini,” tuturnya.
Dalam UU Lambang Negara disebutkan penggunaan lambang negara, burung garuda, secara terbatas. “Makanya ada yang menggugat pemain timnas sepakbola kita tak boleh mengggunakan lambang garuda. Kalau membaca undang-undang ini secara letterlijk, gugatan itu memang benar. Pemain tak boleh gunakan lambang garuda,” ujarnya.
Hal serupa juga terjadi dalam UU Gelar Pahlawan. Pasal 33 ayat (6) UU ini menyatakan “Hak pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama hanya untuk penerima Gelar, Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia dan Bintang Mahaputera”. “Bila membaca pasal ini, pemegang bintang gerilya tidak bisa lagi dimakamkan di sana,” ujarnya.
Padahal, pemegang bintang gerilya –para pejuang 45- lebih prestisius dibanding tanda bintang yang lain. Sampai akhirnya, Legiun Gerilya menyambangi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menanyakan hal ini. “Presiden bilang pemegang bintang gerilya boleh dimakamkan di makam pahlawan. Ini kan jadi melanggar undang-undang. Hanya karena undang-undang tidak dibuat dengan cermat,” kata Asvi.
Partisipasi Publik
Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Mugiyanto mengingatkan agar pembahasan RUU Intelijen ini juga mendengarkan suara publik. “Jangan seperti UU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) yang minim partisipasi masyarakat, terutama korban pelanggaran HAM. Akhirnya undang-undang ini diuji dan dibatalkan oleh MK,” tutur pria yang sempat menjadi korban operasi intelijen 1998 ini.
Terpisah, Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq mengaku tidak akan terburu-buru menyelesaikan RUU Intelijen ini. Komisi I tidak akan mengejar target agar penyelesaian RUU Intelijen pada Juli 2011. Karena terjadi pro kontra di masyarakat, Komisi I menilai perlu melakukan pembahasan mendalam terhadap RUU ini.
“Kemarin bersama pimpinan DPR kita membahas RUU Intelijen ini dan kita sepakat bahwa RUU ini tidak ditargetkan harus selesai pada bulan Juli,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada wartawan.
