Penggunaan senjata api oleh aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap warga sipil di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, pada 4 November 2026, memunculkan persoalan serius terkait perlindungan HAM, khususnya hak atas hidup. Penembakan saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu menewaskan seorang warga dan melukai belasan lainnya. Insiden yang diduga bermula dari penertiban dan penurunan paksa Bendera Bulan Bintang tersebut menuai kecaman sejumlah organisasi masyarakat sipil.
Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Desiana Samosir menegaskan, peristiwa tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bentrokan antara aparat dan masyarakat. Namun, harus dilihat dalam konteks pendekatan militeristik yang masih digunakan untuk merespons ekspresi identitas dan simbol politik masyarakat Aceh.
Hak atas hidup sendiri merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Jaminan tersebut tercantum dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.
“Aparat negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak hidup setiap orang, termasuk ketika menghadapi perbedaan pandangan politik maupun ekspresi identitas masyarakat,” ujar Desiana dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Baca juga:
- Bendera Bulan Bintang Berujung Maut, Di Mana Batas Kewenangan TNI di Ranah Sipil?
- Militerisme di Ranah Sipil Menghantui Peringatan 21 Tahun Perdamaian Aceh
Dalam peristiwa tersebut, dia menyoroti dugaan adanya extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum yang sah menyusul penggunaan senjata api oleh aparat TNI dalam operasi penertiban tersebut. Klaim bahwa tembakan yang dilepaskan adalah tembakan peringatan, tidak dapat menghapus kewajiban aparat untuk mempertanggungjawabkan penggunaan senjata api.
Sebab, penggunaan kekuatan dan senjata api harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan (necessity), dan proporsionalitas sebagaimana diatur dalam United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Karena itu, diperlukan penyelidikan untuk mengungkap apakah tindakan aparat telah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
















