Nah perlu pula membandingkan pada beberapa negara yang memiliki lembaga anti rasuah serupa dengan KPK. Seperti Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB/Singapura) dan Independent Commission Againts Corruption (Hongkong). Kedua lembaga itu memiliki kewenangan penyelidikan/penyidikan. Namun kewenangan penuntutan diserahkan kepada lembaga Penuntut Umum (Kejaksaan).
Sedangkan negeri Jiran, Malaysia, dengan lembaga Malaysian Anti Corruption Commission (MACC) memang memiliki divisi penuntutan tersendiri. Namun dalam praktik pelaksanaan proses penuntutan sebuah perkara, berkewajiban berkoordinasi dengan Jaksa Agung. Pendek kata, koordinasi dengan Jaksa Agung dalam proses penuntutan kasus korupsi yang dilakukan lembaga antikorupsi di Malaysia menjadi keharusan.
Bila merujuk Pasal 12A UU 19/2019 yang menyebutkan, “Dalam melaksanakan tugas penuntutan, penuntut pada KPK melaksanakan koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menjadi pertanyaannya selanjutnya adalah, peraturan perundang-undangan apa yang dimaksud dalam pasal tersebut?
Koordinasi Penuntutan
Perlunya memahami istilah kooordinasi sebelum melangkah lebih jauh. Makna koordinasi dalam Pasal 12A UU 19/2019 berbeda dengan istilah ‘koordinasi’ yang diatur dalam Pasal 6 huruf b. Oleh karena koordinasi dalam Pasal 12A penekanannya lebih kepada Penuntutan atau Penuntut Umum di KPK, sedangkan koordinasi yang diatur dalam Pasal 6 huruf b penekanannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan tidak terkait proses penuntutan. Terlebih lagi berdasarkan Pasal 21 UU No.19/2019 kedudukan Pimpinan KPK tak lagi sebagai penyidik dan penuntut umum.
Koordinasi oleh Penuntut Umum di KPK ini apakah termasuk koordinasi dalam tahap prapenuntutan? Nah, sebelumnya perlu dipahami bahwa istilah pra penuntutan yang diatur dalam pasal 14 b KUHAP menyebutkan, “Penuntut Umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan yaitu apabila ada kekurangan pada hasil penyidikan, maka berdasarkan ketentuan KUHAP pasal 110 ayat (3) (4) Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan hasil penyidikannya”. Namun sayangnya, tidak menjelaskan apa pengertian prapenuntutan tersebut.
Mengacu dari istilah dalam Pasal 14 b KUHAP, maka pengertian prapenuntutan dapat dirangkai. Yakni, “wewenang penuntut umum untuk melakukan pemantauan perkembangan penyidikan, penelitian berkas perkara tahap pertama, pemberian petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan, penelitian ulang berkas perkara, penelitian tersangka dan barang bukti pada tahap penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti serta pemeriksaan tambahan”.
Di sisi lain, definisi penuntutan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No.8/1981 tentang KUHAP yakni, “Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”. Kemudian sesuai Pasal 143 ayat (1) KUHAP, maka pihak yang melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang tersebut, harus disertai dengan surat dakwaan.
