Dengan demikian, secara letterlijk koordinasi penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 A UU No.19/2019 harus dilakukan oleh Penuntut Umum di KPK sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No.8/1981. Yakni, koordinasi untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang hingga adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Nah, mengingat penerapan Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) UU 16/2004 dan ketentuan lainnya, maka Jaksa di KPK secara fungsional harus berkoordinasi kepada Jaksa Agung. Koordinasi tersebut meliputi pembuatan surat dakwaan, pelimpahan perkara ke pengadilan negeri tipikor, rencana tuntutan pidana dan upaya hukum. Sedangkan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf f dan Pasal 13 UU No.19/2019.
Pelaksanaan koordinasi oleh Penuntut Umum KPK kepada Jaksa Agung tidak bertentangan dengan fungsi supervisi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf d dan Pasal 10 UU No.19/2019. Oleh karena supervisi yang dilakukan KPK terbatas pada pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Apa konsekuensi juridis ketika koordinasi tersebut tidak dilakukan oleh Jaksa KPK?
Syarat Formil Tambahan dalam melimpahkan perkara ke pengadilan
Oleh karena koordinasi dalam melaksanakan penuntutan telah diatur dalam undang-undang sehingga menjadi tambahan persyaratan bagi Jaksa KPK ketika akan melimpahkan perkara tipikor ke pengadilan untuk disidangkan. Persyaratan formil tambahan tersebut berupa Berita Acara Koordinasi antara Jaksa KPK dengan Jaksa Agung RI (pejabat yang didelegasikan) atau bentuk koordinasi lainnya yang dilampirkan sewaktu melimpahkan perkara ke pengadilan.
Mengingat koordinasi penuntutan tersebut sudah diatur dalam undang-undang sehingga menjadi bagian hukum acara pidana yang tak terpisahkan dengan KUHAP. Konsekuensi juridis apabila koordinasi tersebut tidak dilakukan oleh Jaksa KPK, maka hal tersebut akan menjadi celah hukum dan dapat dijadikan alasan atau pertimbangan terdakwa/penasehat hukum dalam mengajukan eksepsi atau pledoi. Eksepsi atau pledoi tersebut tentu akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menilai syarat formalitas suatu dakwaan yang dilampirkan dalam surat pelimpahan perkara.
*)Dr. Reda Manthovani,.SH,.LLM adalah Dosen (Lektor) pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
Catatan Redaksi: Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline |
