Nantinya, Simkah tersebut juga berkaitan dengan data kependudukan dan catatan sipil di dinas Dukcapil di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sehingga data kependudukan masyarakat dapat terintegrasi dengan baik. “Dalam Simkah ini, upaya kita mempermudah pencatatan, registrasi, dan memantau pernikahan setiap warga negara di mana, kapan, dan seterusnya. Sehingga, kita memerlukan adanya kartu nikah,” jelasnya.
Satu hal yang perlu diketahui, kata Lukman, tidak ada kewajiban bagi masyarakat yang telah menikah memiliki kartu nikah ini. Baginya, penerbitan kartu nikah ini hanya sebagai terobosan dari Kemenag yang juga berkaitan dengan data kependudukan yang terintegrasi.
Lukman berharap bagi masyarakat yang sudah menikah dapat memiliki kartu nikah secara bertahap. Nantinya, dalam kartu nikah terdapat barcode yang bila di-scan bakal muncul data pemegang kartu secara lengkap. Pihaknya akan menerbitkan kartu nikah ini pada akhir November ini.
“Seperti biasa proses pernikahan, setelah dicatat oleh penghulu, hingga terbit buku nikah, secara bersamaan terbit kartu nikah. Sedangkan warga negara yang sudah menikah sebelum peluncuran Simkah ini, dapat juga memiliki kartu nikah ini,” katanya.
