Rencana pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan kartu nikah menuai kritik dari kalangan anggota DPR. Pasalnya, kebijakan penerbitan kartu nikah dinilai belum perlu dan potensi memboroskan anggaran negara jika dicetak dalam jumlah banyak. Karena itu, Kemenag diminta menjelaskan secara gamblan agar publik menerima informasi secara utuh.
Wakil Ketua Komisi VIII Iskan Qolba Lubis menilai rencana pemerintah menerbitkan kartu nikah bagi masyarakat yang sudah menikah belum mendesak. Sebab, selama ini praktik pencatatan pernikahan melalui buku nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) sudah cukup baik. Lagipula keberadaan buku nikah dirasa sudah cukup sebagai bukti adanya peristiwa pernikahan secara sah menurut agama dan negara.
“Ini (kartu nikah) belum terlalu dibutuhkan, karena buku nikah tetap ada sebagai bukti legalnya sebuah pernikahan,” ujar Iskan saaat dihubungi Hukumonline, Rabu (14/11/2018). Baca Juga: Menimbang Urgensi Penerbitan Kartu Nikah
Menurutnya, penerbitan kartu nikah ini merupakan pemborosan karena bakal membebani keuangan negara yang jumlahnya tidak sedikit. Apalagi, di tengah kondisi keuangan negara yang sedang mengalami defisit. Iskan berpandangan penerbitan kartu nikah ini hanya sebagai ‘suplemen’ sesaat. Sementara, kalau tujuannya sebagai data kependudukan, data status pernikahan sudah tercatat dalam kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan KK.
Baginya, rencana penerbitan kartu nikah ini seolah hanya mengikuti tren yang semuanya serba dibuatkan kartu. “Sekali lagi, bila semua pasangan yang hendak dan sudah menikah dibuatkan kartu nikah, berapa puluh juta kartu yang dibutuhkan, tentu ini membutuhkan anggaran yang besar. Sementara, kegunaannya terbilang minim,” tegasnya.
“Keberadaan kartu nikah belum mendesak bagi masyarakat. Ini perlu diteliti ide siapa program yang tidak terlalu dibutuhkan ini.”
Jika alasan Kemenag melalui kartu nikah ini bakal terintegrasi dengan data kependudukan dan catatan sipil, lanjutnya, integrasi data masyarakat yang berstatus menikah sudah tercatat di server dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) setempat. Belum lagi, jika program ini berjalan tentunya membutuhkan server tersendiri yang membutuhkan anggaran besar.
“Ini pemborosan. Inti dari digital konektivitas bukan cetak kartu. (Sebaiknya) Kemenag urus dulu sistem digital umrah supaya tidak banyak penipuan,” kritiknya.
Perlu mematangkan program
Pandangan berbeda disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR lain, Deding Ishak. Menurut Deding, ide menerbitkan kartu nikah merupakan gagasan bagus untuk diitindaklanjuti. Bahkan, program penerbitan kartu ini bentuk inovasi Kemenag untuk memudahkan masyarakat mengantongi identitas status pernikahannya. “Kartu nikah ini bisa dibawa ke mana-mana. Bila sewaktu-waktu diperlukan bisa diperlihatkan,” kata Deding.
Namun demikian, Deding memberi catatan terhadap rencana kebijakan Kemenag tersebut. Dia mengingatkan dari aspek teknis, Kemenag mesti mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia (SDM). Terutama, dalam melakukan pengamanan data base di Sistem Informasi Manajemen Menikah (Simkah) ketika sewaktu-waktu terjadi kehilangan.
Karena itu, Kemenag mesti mematangkan program Simkah ini di internal Kemenag sebelum dipresentasikan dan diluncurkan. Sehingga, diharapkan agar program penerbitan kartu ini benar-benar bisa bermanfaat dan tidak sia-sia ketika telah diluncurkan ke masyarakat. Dengan begitu, aplikasi Simkah sejatinya dapat melengkapi kebutuhan data dari buku nikah yang selama ini tercatat secara konvensional.
“Mudah-mudahan di akhir November ini, program ini bisa dibahas di Komisi VIII DPR,” kata Politisi Partai Golkar itu.
Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membantah tudingan bahwa kartu nikah ini bakal menghapus atau menggantikan keberadaan buku nikah. Sebaliknya, penerbitan kartu nikah sebagai konsekuensi logis dari pengembangan sistem aplikasi manajemen pernikahan atau dikenal dengan Simkah.
Lukman menjamin keberadaan kartu nikah tidak akan meniadakan buku nikah yang selama ini menjadi bukti sah secara hukum atas terjadinya peristiwa hukum pernikahan. Justru, buku nikah merupakan dokumen resmi dari negara bagi warga negara yang menikah secara sah secara agama dan dicatatkan oleh negara. “Buku nikah tetap terjaga dan tetap ada,” kata dia.
Nantinya, Simkah tersebut juga berkaitan dengan data kependudukan dan catatan sipil di dinas Dukcapil di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sehingga data kependudukan masyarakat dapat terintegrasi dengan baik. “Dalam Simkah ini, upaya kita mempermudah pencatatan, registrasi, dan memantau pernikahan setiap warga negara di mana, kapan, dan seterusnya. Sehingga, kita memerlukan adanya kartu nikah,” jelasnya.
Satu hal yang perlu diketahui, kata Lukman, tidak ada kewajiban bagi masyarakat yang telah menikah memiliki kartu nikah ini. Baginya, penerbitan kartu nikah ini hanya sebagai terobosan dari Kemenag yang juga berkaitan dengan data kependudukan yang terintegrasi.
Lukman berharap bagi masyarakat yang sudah menikah dapat memiliki kartu nikah secara bertahap. Nantinya, dalam kartu nikah terdapat barcode yang bila di-scan bakal muncul data pemegang kartu secara lengkap. Pihaknya akan menerbitkan kartu nikah ini pada akhir November ini.
“Seperti biasa proses pernikahan, setelah dicatat oleh penghulu, hingga terbit buku nikah, secara bersamaan terbit kartu nikah. Sedangkan warga negara yang sudah menikah sebelum peluncuran Simkah ini, dapat juga memiliki kartu nikah ini,” katanya.
