Pengabaian Putusan MK Menimbulkan Dampak Hukum
Terbaru

Pengabaian Putusan MK Menimbulkan Dampak Hukum

Ketidakstabilan hukum dapat terjadi.

Hukumonline News
Hukumonline News
Muhammad Yasin
Bacaan 3 Menit

Penelitian lain dilakukan Widati Wulandari (2019) menggambarkan pengabaian putusan MK oleh penegak hukum. Pengabaian terjadi karena paradigma yang dipakai penegak hukum berupa asas legalitas, yang memposisikan undang-undang sebagai sumber utama. Misalnya, MK memutuskan suatu pasal dalam KUHP bertentangan dengan UUD 1945, putusan itu diabaikan karena belum dilakukan proses legislasi perubahan pasal tersebut. 

Dampak hukum

Dalam konteks penegakan hukum, Irfan memaparkan, pengabaian putusan MK menimbulkan implikasi atau akibat hukum. Pertama, tidak digunakannya putusan MK sebagai dasar dalam penegakan hukum pidana mencerminkan penolakan terhadap norma yang dibentuk MK.

Kedua, pembangkangan terhadap putusan MK mengakibatkan constitutionalism justice delay atau penundaan keadilan yang berbasis pada nilai-nilai keadilan Indonesia, sebab keadilan terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang dilindungi lewat putusan MK tidak dilaksanakan.

Ketiga, terjadinya rivalitas lembaga peradilan yang diperlihatkan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya melalui putusan yang seolah mengabaikan putusan MK, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian dan ketidakstabilan hukum. Misalnya, pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan dalam KUHP yang sudah dibatalkan MK masih tetap dipakai hakim pengadilan untuk menghukum terdakwa.

Ada sejumlah Undang-Undang yang sebagian kata, frasa atau pasalnya dibatalkan MK, tetapi dihidupkan lagi oleh pembentuk undang-undang. “Saya beri contoh pengujian Undang-Undang Jabatan Notaris,” kata Irfan. 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa dalam pengambilan minuta akta untuk proses peradilan, penyidik dan penuntut umum harus mendapatkan persetujuan Majelis Pengawas Daerah terlebih dahulu. Pasal 66 UU Jabatan Notaris itu menurut Mahkamah Konstitusi telah menafikan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Itu sebabnya, MK menyatakan frasa ‘Majelis Pengawas Daerah’ dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 (putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012). Ketika DPR dan Pemerintah melakukan revisi dan mengesahkan UU No. 2 Tahun 2014, frasa senada dihidupkan lagi lewat frasa ‘persetujuan Majelis Kehormatan Notaris’.

Contoh lain adalah syarat domisili bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lewat putusan No. 10/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan syarat domisili diperlukan karena DPD merupakan representasi daerah. Tetapi dalam UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, syarat domisili itu diubah pembentuk undang-undang menjadi syarat bertempat tinggal di wilayah NKRI. Bahkan syarat bertempat tinggal di wilayah NKRI ini masih dipertahankan dalam Pasal 182 huruf c UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info