Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat erga omnes serta final dan mengikat. Artinya, putusan MK tak membutuhkan eksekutor sebagaimana jaksa dalam perkara pidana, dan tidak ada upaya hukum lain terhadap putusan tersebut. Pengabaian putusan MK justru membuat miris, dan dapat menimbulkan implikasi hukum.
Berbicara dalam diskusi literasi konstitusi, Rabu (28/8) lalu, peneliti senior Mahkamah Konstitusi Irfan Nur Rachman, menjelaskan bahwa putusan MK merupakan sumber pembangunan hukum nasional. Arah pembangunan hukum yang disusun berdasarkan putusan MK sebagai lembaga yudisial melahirkan politik hukum yudisial. Mahkamah Konstitusi memutus pengujian suatu Undang-Undang menggunakan batu uji UUD, sehingga pengabaian terhadap putusan MK tak ubahnya sebagai pelanggaran terhadap konstitusi dan prinsip negara hukum.
“Saya kadang miris ketika ada putusan MK diabaikan oleh pembentuk undang-undang,” ujarnya dalam diskusi hybrid yang dihadiri hukumonline tersebut. Buku yang ditulis Irfan, ‘Politik Hukum Yudisial Sumber Pembangunan Hukum Nasional’ diluncurkan dalam diskusi tersebut.
Baca juga:
- Ketidakpatuhan DPR-Presiden terhadap Putusan MK Bentuk Keangkuhan Kekuasaan
- Abaikan Putusan MK Terkait Batas Usia, DPR dan Presiden Dinilai Langgar Konstitusi
- Mantan Ketua MK: Mensahkan Revisi UU Pilkada Soal Pencalonan Kepala Daerah Inkonstitusional
Diskusi literasi konstitusi digelar tak lama setelah DPR pada awalnya mengabaikan putusan MK mengenai pilkada. Sikap DPR yang juga didukung pemerintah, itu memantik aksi massa di banyak daerah. Berbagai elemen masyarakat, akademisi, dan profesi meminta DPR dan pemerintah untuk menghormati putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024, serta menghentikan pembahasan revisi UU Pilkada. Bentrokan massa dengan aparat kepolisian terjadi di banyak tempat.
Sikap DPR yang secara terbuka lebih memilih menjalankan putusan Mahkamah Agung ketimbang putusan MK dinilai mencederai konstitusi sehingga warga masyarakat turun ke jalan. Protes massa akhirnya berhasil. DPR dan Pemerintah membatalkan pembahasan revisi UU Pilkada, setidaknya hingga saat ini. Rapat paripurna yang sedianya mengagendakan pengesahan revisi kilat UU Pilkada tak mencapai kuorum. Komisi Pemilihan Umum (KPU), setelah berkonsultasi dengan DPR, juga akhirnya memastikan ikut putusan MK.
Sikap awal DPR dan Pemerintah dalam revisi UU Pilkada adalah contoh nyata pengabaian putusan MK. Pengabaian putusan MK, seperti disinggung Irfan, sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Riset yang dilakukan tim Fakultas Hukum Universitas Trisakti (2019), yang dikutip Irfan, memperlihatkan angka ini: dari 109 putusan periode 2013-2018 yang diteliti, 41 putusan atau setara dengan 37,61 persen tidak dipatuhi. Hanya 59 atau setara dengan 54,12 persen yang dipatuhi seluruhnya.
















