Akil menambahkan MK sudah memberi landmark decision(jalan hukum) lewat putusan pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan itu. “Putusan MK itu menjadi pijakan jalan hukum bagi mereka yang membutuhkan tindak lanjut lagi, misalnya butuh pencatatan akta kelahiran, kalau ada sengketa bisa ke pengadilan agama atau pengadilan negeri,” jelasnya.
Karena itu, pejabat publik instansi terkait harus menyelesaikan persoalan aturan anak luar nikah ini berdasarkan putusan MK itu.
