Dalam perkara pidana, dikenal adanya dua delik, yakni delik biasa dan delik aduan. Singkatnya, delik biasa adalah delik yang dapat diproses penyidik tanpa adanya aduan dari korban atau pihak yang dirugikan. Sebaliknya, delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses penyidik ketika ada pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan.
Delik aduan atau yang dikenal dengan pengaduan ini diatur dalam KUHP, baik dalam KUHP lama maupun KUHP Baru atau UU 1/2023. Pembahasan mengenai delik aduan dalam KUHP lama dapat disimak dalam Beda Delik Aduan dengan Delik Biasa dan Contohnya.
Dalam KUHP Baru, delik aduan diatur dalam Pasal 24 UU 1/2023 yang menerangkan bahwa dalam hal tertentu, tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Kemudian, siapa yang dapat mengadukan atau melakukan pengaduan atas suatu tindak pidana? Terkait ini, Pasal 25 s.d. 27 UU 1/2023 menerangkan ketentuan berikut.
- Korban tindak pidana.
- Pengampu korban, jika korban tindak pidana berada di bawah pengampuan. Namun jika pengampu adalah orang yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh istri, suami, atau keluarga sedarah dalam garis lurus; atau oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga (jika keluarga dalam garis lurus tidak ada).
- Orang tua, anak, suami, atau istri korban jika korban meninggal dunia.
- Orang tua atau wali korban tindak pidana jika korban belum berusia 16 tahun; oleh keluarga sedarah dalam garis lurus, jika korban belum berusia 16 tahun dan tidak ada orang tua atau wali; atau oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga, jika korban belum berusia 16 tahun dan tidak memiliki orang tua, wali, ataupun keluarga sedarah dalam garis lurus.
Bagaimana cara melakukan pengaduan atas suatu tindak pidana? Ketentuan Pasal 28 UU 1/2023menerangkan bahwa untuk melakukan pengaduan, dapat dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut dengan cara mengajukannya secara lisan atau tertulis kepada pejabat yang berwenang.
Kapan pengaduan dapat dilakukan atau diajukan? Aturan KUHP Baru, yang dimuat dalam Pasal 29 UU 1/2023 menyatakan bahwa pengaduan harus dilakukan atau diajukan dalam tenggang waktu:
- 6 bulan terhitung sejak tanggal diketahui adanya tindak pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah NKRI.
- 9 bulan terhitung sejak tanggal diketahui adanya tindak pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah NKRI.
Kemudian, pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 bulan sejak tanggal dilakukan. Namun, pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi. Lebih lanjut, dengan adanya penarikan pengaduan, ini berarti kewenangan penuntutan dinyatakan gugur.
Apa saja tindak pidana yang termasuk delik aduan atau pengaduan dalam KUHP Baru? Dalam KUHP Baru, tindak pidana yang membutuhkan pengaduan untuk dilakukan penuntutan, antara lain:
- perzinaan (Pasal 411 s.d. 413 UU 1/2023);
- penghinaan (Pasal 433 UU 1/2023);
- fitnah (Pasal 434 s.d. 435 UU 1/2023);
- penghinaan ringan (Pasal 436 UU 1/2023);
- persangkaan palsu (Pasal 438 UU 1/2023);
- pencemaran orang mati (Pasal 439 UU 1/2023);
- pembukaan rahasia (Pasal 443 s.d. Pasal 445 UU 1/2023);
- pemaksaan (Pasal 448 UU 1/2023);
- melarikan anak dan perempuan (Pasal 454 UU 1/2023);
- perkosaan dalam perkawinan (Pasal 473 ayat (6) UU 1/2023); dan
- pengancaman (Pasal 483 UU 1/2023).
Follow Official Whatsapp Channel Hukumonline untuk mendapatkan update terkini seputar dunia hukum Indonesia sekarang juga! Klik link berikut untuk bergabung!
















