“Kita dalam posisi yang tidak menguntungkan karena minim oposisi di parlemen,” tegas Syamsuddin.
Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mencatat dalam pidato kenegaraan itu, Presiden Jokowi menekankan soal stabilitas. Menjelang akhir pemerintahan periode 2014-2019 hal itu sudah dapat dirasakan dalam berbagai kasus seperti pelarangan demonstrasi dan “membungkam” kritik yang disampaikan melalui media sosial. Jika mengutamakan stabilitas dalam membangun ekonomi, Topan menyebut pada akhirnya akan hancur seperti orba. “Ini terjadi karena tidak ada kepastian hukum seperti masa orba,” ujar Adnan Topan.
Topan mencatat salah satu nama yang disebut bakal menempati jabatan menteri yakni Mahfud MD. Ketimbang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, Topan menilai Ketua MK periode 2008-2013 itu lebih cocok sebagai Jaksa Agung dengan harapan mampu mendorong pemberantasan korupsi melalui lembaga kejaksaan.
Peran ini penting mengingat revisi UU KPK yang disahkan DPR dan disetujui pemerintah bakal mengkerdilkan penindakan yang dilakukan KPK. Bahkan Topan memprediksi dalam 5 tahun ke depan tidak ada menteri yang bakal terkena operasi tangkap tangan. “Jika tidak ada lagi operasi tangkap tangan bukan berarti pemerintahan sudah bersih dan sehat, tapi penegakan hukum telah runtuh,” katanya.