Salah seorang penganut Syiah meminta pengadilan untuk membubarkan Majelis Ulama Indonesia, termasuk Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Permintaan ini berawal dari insiden penyerangan terhadap komunitas Syiah di sejumlah lokasi di Sampang beberapa waktu lalu. Penyerangan ini dinilai bukan insiden biasa karena melibatkan penguasa yang terkesan membiarkantindakan tersebut.
Adalah Teguh Sugiharto, si pengaju gugatan. Menurut Teguh, penguasa telah turut memperpanas keadaan yang terjadi di Sampang. Penguasa yang dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Majelis Ulama Indonesia, dan Presiden. Sehingga, empat penguasa ini ditarik Teguh sebagai para tergugat dalam perkara ini.
Dalam berkas gugatandipaparkansalah satu bentuk memperpanas keadaan yang dilakukan penguasa adalah seperti apa yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Menurut Teguh, MUI Jawa Timur tidak melakukan upaya yang cukup dalam meredakan insiden penyerangan. Sebaliknya, MUI Jawa Timur justru secara tegas menyatakan Syiah adalah sebuah ajaran yang sesat.
Hal tersebut terlihat dari dikeluarkannya sebuah Fatwa No.Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang Kesesatan Ajaran Syiah. Fatwa ini dikeluarkan pada Sabtu, 21 Januari 2012. Keluarnya fatwa ini, menurut Teguh, menjadi alasan pembenar oleh pelaku penyerangan secara keagamaan.
Parahnya lagi, Gubernur Jawa Timur juga tidak melakukan upaya dalam mengatasi kejadian penyerangan terhadap kelompok minoritas ini. Bahkan, Gubernur memperkuat fatwa MUI Jawa Timur dengan menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur.
Pasal 5 angka 2 Peraturan Gubernur tersebut mengatur bahwa suatu aliran akan dikatakan sesat apabila memenuhi kriteria dan pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia untuk agama Islam dan agama lain dari majelis yang bersangkutan. Hal ini berakibat buruk bagi komunitas Syiah di Sampang. Pada 26 Agustus 2012, terjadi penyerangan besar-besaran kepada komunitas minoritas ini.
Ratusan orang bersenjata tajam menyerang, membakar, dan merusak sejumlah rumah warga Sampang. Penyerangan ini memakan 1 korban, melukai puluhan orang, dan 27 rumah terbakar. Mirisnya, penganut Syiah terusir dari kampung halamannya sendiri. Kejadian ini telah merenggut ketenangan para penganut Syiah.
Majelis Ulama Indonesia juga tidak turut terbebas dari insiden ini. Teguh menuding bahwa MUI juga memiliki peran dengan kejadian tragis tersebut. MUI di tingkat pusat ikut bertanggung jawab terhadap keputusan MUI tingkat Provinsi. Sehingga, MUI tingkat pusat seharusnya mencabut fatwa MUI Jawa Timur. Sedangkan ditariknya Presiden RI ke gugatan ini karena Presiden RI juga tidak mencabut Peraturan Gubernur Jawa Timur. Padahal, Presiden RI memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanat konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Meminta kepada Pengadilan Negeri untuk memerintahkan Presiden RI membubarkan/membekukan organisasi kemasyaratan MUI,” tulis Teguh dalam berkas gugatannya, Selasa (04/6).
Menanggapi hal ini, Kuasa Hukum MUI Jawa Timur Syamsul Huda Yudha mengatakan MUI Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa tersebut sesuai dengan prosedurnya. Organisasi tidak akan mengeluarkan sebuah fatwa apabila tidak ada yang insiden yang mencetusnya. Yudha menegaskan yang melatarbelakangi terbitnya fatwa tersebut adalah MUI ingin memberikan sikap atau kepastian agar umat Islam bisa selamat.
“Fatwanya dapat dipertanggungjawabkan. Latar belakang keluarnya fatwa adalah MUI memberikan sikap agar umat Islam bisa selamat,” tutur Yudha kepada hukumonline, Selasa (04/6).
Begitu juga halnya dengan Kuasa Hukum Gubernur Jawa Timur, Mahfud. Dengan singkat, Mahfud mengatakan bahwa peraturan tersebut diterbitkan bukan untuk aliran tertentu, tetapi berlaku umum.“Peraturan itu berlaku untuk umum, tidak untuk satu aliran saja,” ucap Mahfud pada kesempatan yang sama.
