Pengelola Hotel Sultan Kembali Gugat Pemerintah
Terbaru

Pengelola Hotel Sultan Kembali Gugat Pemerintah

Pemerintah juga menggugat PT Indobuildco untuk membayar denda sebesar USD45.356.473.

Hukumonline News
Hukumonline News
Aji Prasetyo
Bacaan 3 Menit
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Foto: RES
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Foto: RES

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan pihak Hotel Sultan melalui PT Indobuildco kembali menggugat pemerintah terkait sengketa hotel yang berada di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta itu.

Menteri ATR dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Senayan Jakarta, Senin (8/9), melaporkan perkembangan kasus tanah Hotel Sultan antara negara dan korporasi yang menjadi atensi khusus Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

"Perkembangan terakhir saat ini PT Indobuildco kembali mengajukan gugatan perdata," kata Nusron seperti dilansir Antara.

Baca juga:

Nusron menyebut terdapat gugatan terus-menerus melalui Pengadilan Negeri (PN) maupun Pengadilan Tata Usana Negara (PTUN) oleh PT Indobuildco atas penerbitan SK Kepala BPN Nomor 169/HPL/BPN 89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Setneg RI Cq. Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan.

Ia menuturkan PT Indobuildco kembali mengajukan gugatan perdata Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst melawan Menteri Sekretaris Negara, Pusat Pengelolaan Kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK), Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Keuangan dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

"Saat ini sedang tahap pemeriksaan saksi," jelas Nusron.

Sebelumnya, pada Maret 2025 kemarin, Menteri Nusron menyebutkan bahwa Kementerian Sekretariat Negara sudah melayangkan somasi sejak 2024 untuk mengosongkan bangunan tersebut. Dan ia berkata jika somasi tidak diindahkan, maka eksekusi akan dilakukan, namun hingga September ini hal tersebut masih sebatas wacana.

"Tanggalnya (somasi dari Setneg) lupa, mungkin bulan-bulan Desember (2024), lupa ada surat dari Setneg tembusan ke ke sini. Belum tahu, Tanyanya jangan ke saya dong, ke Setneg," tambah Nusron kala itu.

Diketahui perkara ini bermula dari rencana pemerintah mengeksekusi putusan pengadilan atas HPL No.169/HPL/BPN/89 atas Blok 15 Kawasan GBK dengan luas lahan total mencapai 2.664.210 meter persegi. Dengan keputusan itu, tanah tersebut kembali ke pangkuan negara dan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora yang habis pada awal 2023 tidak dapat diperpanjang.

Pemerintah sendiri diketahui juga melayangkan gugatan pada PT Indobuildco terkait dengan Hotel Sultan dengan nomor perkara 287/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst. Dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara ini masih dalam tahap putusan sela.

Dalam petitumnya, pemerintah meminta majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar royalti termasuk bunga dan denda sebesar USD45.356.473 (empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga dollar Amerika Serikat) atas penggunaan sebagian bidang tanah HPL No. 1/Gelora seluas 137.375 M?2; untuk periode tanggal 4 Maret 2007 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023.

"Menghukum Tergugat untuk membayar royalti termasuk bunga dan denda sebesar USD45.356.473 (empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga dollar Amerika Serikat) atas penggunaan sebagian bidang tanah HPL No. 1/Gelora seluas 137.375 M2; untuk periode tanggal 4 Maret 2007 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023 yang dikonversi dalam mata uang Rupiah pada saat putusan dibacakan," tulis petitum tersebut.

Kemudian menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp300 juta setiap hari untuk keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai dengan Tergugat memenuhi seluruh isi putusan ini.

Lalu menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan/atau kasasi dari Tergugat atau upaya hukum lainnya dari Tergugat dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info