Terdapat tiga pilar utama dalam proposal yang diusulkan oleh pemerintah Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Kemenkum, Andry Indrady. Pertama, pengelolaan royalti melalui kerangka kerja global WIPO yang mencakup pengelolaan fonogram dan dokumentasi audiovisual, fasilitasi proses perizinan (licensing) dan penghimpunan royalti, serta penguatan pengawasan dalam distribusi royalti.
Kedua, penerapan sistem distribusi royalti alternatif berbasis pengguna atau user-centric payment. Usulan ini juga membuka ruang bagi model alternatif lain yang dapat memberikan insentif secara lebih proporsional. Terakhir, penguatan tata kelola lembaga manajemen kolektif melalui standardisasi tata kelola negara anggota WIPO yang bersifat mengikat secara hukum, sekaligus mendorong pengelolaan royalti lintas batas melalui lembaga manajemen kolektif.
Proposal akan dibahas dalam SCCR ke-47 Jenewa
“Alhamdulillah, proposal Indonesia telah resmi masuk dan siap diperjuangkan demi kemaslahatan global. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan tata kelola royalti yang adil, transparan, dan berkelanjutan bagi para pencipta di seluruh dunia,” ujar Supratman di Jakarta sebagaimana dikabarkan siaran pers Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum, Rabu (22/10) kemarin.
Menteri Hukum mengungkapkan bahwa proposal Indonesia mengenai instrumen hukum internasional pengelolaan royalti telah resmi masuk dalam agenda pembahasan WIPO dengan kode dokumen SCCR/47/6. Proposal tersebut akan dibahas dalam Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke-47 yang akan digelar di Jenewa, Swiss, pada 1-5 Desember 2025 mendatang.
Keberhasilan proposal pemerintah Indonesia nantinya akan sangat bergantung pada gerakan diplomasi yang dijalankan secara multilateral, regional, dan bilateral. Untuk itu, Supratman menggalang dukungan dari para perwakilan Indonesia di luar negeri melalui peran strategis mereka di negara-negara sahabat.
“Proposal Indonesia merupakan langkah awal untuk meretas hambatan struktural yang menjadi akar ketimpangan dalam rezim kekayaan intelektual level global yang berisi tiga pilar utama, yakni tata kelola royalti dalam kerangka kerja global WIPO, sistem distribusi royalti berbasis pengguna (user-centric payment system), serta penguatan lembaga manajemen kolektif lintas batas negara. Ketiga pilar ini dirancang untuk mewujudkan ekosistem kekayaan intelektual yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Melalui langkah ini, pemerintah menegaskan kembali posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang berkomitmen teguh dalam memperjuangkan perlindungan hak cipta, memastikan para pencipta memperoleh manfaat ekonomi yang layak, serta mendorong pertumbuhan industri kreatif yang berdaya saing dan berkeadilan.
Apa Kata AIlex:
Regulasi Terkait Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia Berdasarkan hasil penelusuran dalam database regulasi AIlex, berikut adalah peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan royalti musik di Indonesia: Regulasi Utama
Regulasi Pendukung
Regulasi-regulasi di atas menjadi acuan utama dalam pengelolaan royalti musik di Indonesia. |
