Pelaku usaha kerap berada pada situasi yang sulit dalam proses permohonan perizinan berusaha. Sebelum menjalankan kegiatan usahanya, mereka dapat saja terjebak dalam kondisi dilematis; karena ada perbedaan antara proses permohonan perizinan berusaha dalam konteks normatif, dengan praktik di lapangan. Hal ini dapat berupa perbedaan persyaratan hingga proses penerbitan perizinan berusaha yang rupanya, membutuhkan waktu lebih lama.
Demi menjalankan konsep welfare state yang bertujuan memberikan dan memajukan kesejahteraan umum, pemerintah Indonesia selaku fungsi administrasi pemerintahan—atas dasar pelimpahan ataupun peralihan kewenangan, yaitu melalui atribusi, delegasi, dan mandat—berkewajiban turut ‘mencampuri’ kehidupan sosio-ekonomis masyarakatnya dengan memberikan pelayanan-pelayanan yang diperlukan kepada masyarakat (public service atau bestuurszorg). Namun, Partner dan Associate di Kantor Hukum Bagus Enrico & Partners Counsellors at Law (BE Partners), Wisnu Aji Wiradyo dan Tri Prasetyo Dharma Yoga sepakat, perlu diingat bahwa sebagai negara hukum (rechtstaat), ketika ‘mencampuri’ kehidupan masyarakatnya, negara dibatasi oleh pagar-pagar koridor hukum yang bersifat positif-formalistik. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan terhadap kewenangan-kewenangan yang telah diberikan, di mana ketentuannya diatur dalam verwaltungsverfahrengesetz (Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perubahannya—UU AP).
Dengan berpegangan pada konsepsi rechtstaat yang notabene buah pemikiran positivisme hukum, menjadi lumrah menurut begawan hukum Indonesia, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L., apabila norma-norma yang dituangkan dalam bentuk hukum tertulis tidak selalu dapat menyesuaikan diri atau tertinggal dengan perubahan sosial. Hal ini karena norma tersebut sedikit banyak merupakan unsur gabungan yang diadopsi dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam (moment opname).
“Dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa perubahan sosial adalah keniscayaan karena adanya interaksi atas ikatan sosial dan juga sebagai akibat dari masyarakat yang terus berkembang,”kata Tri Prasetyo.
Terjadinya perubahan sosial serta eksisnya batasan koridor-koridor hukum positif (tertulis), lanjut Tri Prasetyo, acap kali menimbulkan kondisi-kondisi tertentu. Salah satunya, stagnasi akibat ketiadaan hukum yang mengatur (rechtsvacuum) yang membuat pejabat pemerintahan tidak serta-merta dapat menggunakan kewenangannya dalam melakukan tindakan ketatausahanegaraan, baik tindakan hukum (rechtshandeling) maupun tindakan faktual (materielehandeling).
Oleh karena itu, dalam menyiasati kondisi-kondisi yang cakupannya belum diatur oleh peraturan (tertulis) atau sedang dalam proses pengundangan, dalam buku Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (1988), pakar hukum Dr. Ernst Utrechtberpendapat agar pejabat pemerintahan diberikan kemerdekaan untuk bertindak atas penilaian atau inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan mendesak melalui wewenang freies ermessen (discretionary power atau diskresi).
Cipta Kerja, Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan Berusaha
Di Indonesia, globalisasi telah mengubah track dan tren pola perdagangan sebagaimana tecermin dengan diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023—UU Cipta Kerja). Wisnu Ajimenjelaskan, secara umum, semangat dibentuknya (original intent atau wessenchau) UU Cipta Kerja adalah untuk mengubah pola industri Indonesia dengan meliberalisasi kegiatan usaha melalui fasilitas-fasilitas kemudahan perizinan berusaha; demi mendukung peningkatan ekosistem investasi, termasuk penyederhanaan perizinan berusaha.
Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, salah satu tindakan ketatausahanegaraan pejabat pemerintahan adalah tindakan faktual (materielehandeling). Dalam konteks tersebut, materielehandeling dapat berupa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menurut Pasal 1 butir 7 UU AP merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu contoh dari KTUN, adalah penerbitan perizinan berusaha untuk pelaku usaha.
Berdasarkan UU Cipta Kerja, penerapan pemberian fasilitas kemudahan perizinan berusaha dilaksanakan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Ini meliputi kegiatan usaha berisiko rendah (memerlukan perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha—NIB); kegiatan usaha berisiko menengah (memerlukan perizinan berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar); atau kegiatan berusaha berisiko tinggi (yang memerlukan perizinan berusaha berupa NIB dan Izin).
Selanjutnya, pemberian fasilitas kemudahan perizinan berusaha juga terefleksikan melalui simplifikasi ‘persyaratan dasar’ sebelum memperoleh perizinan berusaha, yaitu Konfirmasi/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR/PKKPR), yang menggantikan Izin Lokasi; Persetujuan Lingkungan, yang menggantikan Izin Lingkungan; dan Persetujuan Bangunan Gedung, yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan.
“Baik perizinan berusaha maupun persyaratan dasar di atas merupakan sebuah KTUN yang memiliki sifat konkret, individual, dan final. Ridwan H.R. berpendapat bahwa konkret berarti objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan. Individual artinya KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi hanya untuk baik subjek hukum, alamat maupun hal tertentu. Sedangkan final berarti sudah definitif sehingga dapat menimbulkan akibat hukum,” Wisnu Aji menambahkan.
Definisi, Ruang Lingkup, dan Persyaratan Diskresi
Konsep kemerdekaan bagi pejabat pemerintah untuk bertindak atas penilaian atau inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan mendesak melalui wewenang freies ermessen (discretionary power atau diskresi) dapat ditemukan dalam Pasal 22 UU AP. Hanya saja, menurut Tri Prasetyopasal tersebut mengatur pembatasan bahwa diskresi tersebut hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang untuk memenuhi tujuan (1) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; (2) mengisi kekosongan hukum; (3) memberikan kepastian hukum; dan (4) mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
Adapun ruang lingkup yang membolehkan pejabat pemerintah untuk mengambil suatu diskresi menurut ketentuan Pasal 23 UU AP, meliputi keadaan dimana terdapat:
|
Agar diskresi yang diambil oleh pejabat pemerintahan tidak berujung pada penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), pelampauan kewenangan (detournement de pouvoir) dan keputusan sewenang-sewenang (willekeur), maka kewenangannya wajib diperhatikan dan dikontrol melalui asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dalam konteks hukum ketatausahanegaraan Indonesia, UU AP memberikan ruang lingkup cakupan AUPB yang meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, ketiadaan penyalahgunaan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum; pelayanan yang baik, dan asas berdasarkan yurisprudensi.
“Adapun kewenangan diskresi dapat dijalankan oleh pejabat pemerintahan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan tujuan diskresi; sesuai dengan AUPB, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan iktikad baik,” kata Tri Prasetyo.
Sebagai catatan, terdapat satu syarat yang diatur sebelumnya dalam UU AP (sebelum dihapus oleh UU Cipta Kerja) apabila pejabat pemerintahan hendak mengambil diskresi, yaitu ‘tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’.
“Walaupun syarat tersebut telah dihapus dalam UU Cipta Kerja, seharusnya kondisi yang demikian tidak memberikan kesempatan bagi pejabat pemerintahan untuk menjadi abai terhadap eksistensi AUPB dengan menyalahgunakan kekuasaan, melampaui kewenangan, dan bertindak sewenang-wenang. Sebab, tidak terpenuhi persyaratan diskresi berdampak pada konsekuensi (1) apabila diskresi melampaui wewenang, maka diskresi tidak sah; (2) apabila diskresi mencampuradukkan wewenang, maka diskresi dapat dibatalkan; dan (3) apabila diskresi dilakukan dengan sewenang-wenang, maka diskresi tidak sah,” Tri Prasetyo mengungkapkan.
Selain konsekuensi di atas, meski menimbulkan perdebatan terkait kompetensi absolut kewenangan penuntutan, ketentuan pemidanaan juga tidak jarang dijatuhi kepada pejabat pemerintahan yang diskresinya ternyata menimbulkan kerugian keuangan negara. Misalnya, pada kasus diskresi penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Diskresi dalam Penerbitan Perizinan Berusaha
Salah satu contoh potensi penggunaan diskresi adalah percepatan pemberian Persetujuan Lingkungan dalam Pasal 7 ayat (8) huruf a Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, beserta perubahannya (Perpres 3/2016); yaitu selama 60 hari kerja yang mana tidak sesuai dengan ketentuan normatif pemberian Persetujuan Lingkungan.
Wisnu Aji memberikan gambaran, misalnya masifnya konstruksi jalan tol sebagai salah satu proyek strategis nasional. Konstruksi jalan tol adalah kegiatan usaha yang tercakup dalam KBLI 42901–Konstruksi Bangunan Sipil Jalan. Perizinan berusaha untuk KBLI 42901 ini, diberikan setelah pelaku usaha memperoleh persyaratan dasar berupa Persetujuan Lingkungan, yang wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal).
Dalam praktiknya, proses memperoleh Persetujuan Lingkungan ini cukup kompleks dan tidak singkat, karena akan berhubungan dengan kategori Amdal yang diperlukan (A, B atau C); keterlibatan masyarakat; pemeriksaan teknis terhadap terms of reference (kerangka acuan), penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal); serta RKPL-RPL dan penilaian dokumen Amdal, baik administrasi dan substansi, oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota (sesuai dengan kewenangannya) melalui tim uji kelayakan lingkungan hidup.
“Oleh karena itu, sekurang-kurangnya guna memperoleh Persetujuan Lingkungan untuk mendapatkan perizinan berusaha guna menjalankan proyek konstruksi jalan tol berdasarkan KBLI 42101 di atas akan menghabiskan waktu setidaknya paling singkat 110 hari (60 hari + 50 hari kerja) dan paling lama 230 hari (180 hari + 50 hari kerja), dengan asumsi tidak ada perbaikan dokumen dan keberatan dari masyarakat. Hal ini tentu akan meleset jauh dari apa yang tertulis dalam Pasal 7 ayat (8) huruf a Perpres 3/2016, yang mana Persetujuan Lingkungan harus diterbitkan dalam waktu maksimal 60 hari kerja,” ujar Wisnu Aji.
Itu sebabnya, sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Perpres 3/2016, apabila terdapat hambatan atau permasalahan dalam proses penerbitan KTUN berupa Persetujuan Lingkungan untuk proses perizinan berusaha Proyek Strategis Nasional yang melebihi jangka waktu yang ditetapkan, dengan memperhatikan persyaratan penerbitan diskresi, pejabat pemerintahan terkait harus mengambil diskresi agar Persetujuan Lingkungan tetap diterbitkan dalam kurun waktu 60 hari kerja.
“Dengan demikian, tidak hanya terkait dengan Proyek Strategis Nasional saja dan dalam rangka peningkatan nilai Ease of Doing Business (EODB), pejabat pemerintah juga diharapkan mampu menghasilkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam kaitannya dengan proses penerbitan perizinan berusaha bagi para pelaku usaha, termasuk mengambil diskresi dengan tetap memperhatikan AUPB,” pungkas Wisnu Aji.
Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Kantor Hukum Bagus Enrico & Partners Counsellors at Law (BE Partners).
















