Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Prof Yusril Ihza Mahendra mendukung penguatan peran Ombudsman. Khususnya terkait efektivitas Ombudsman sebagai lembaga negara independen yang mampu memberi dampak nyata dalam pengawasan pelayanan publik.
"Saya menyambut baik revisi UU Ombudsman sebagai langkah memperkuat peran lembaga ini dalam mencegah maladministrasi. Kita semua paham, pengawasan tanpa daya tindakan hanya akan berakhir sebagai dokumen yang diabaikan," ujarnya dalam kegiatan Penyampaian Laporan Tahunan 2024 Ombudsman RI, Kamis (22/5/2025) di Jakarta.
Menurutnya penguatan kelembagaan Ombudsman mencakup aspek anggaran, sumber daya manusia, hingga kewenangan implementatif atas rekomendasi yang dikeluarkan. Dia mempersilakan Ombudsman bersama kalangan akademisi melakukan kajian mendalam terhadap kelemahan UU No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Nah bila kajian sudah matang, Prof Yusril menyarankan agar draf revisi UU Ombudsman segera disodorkan untuk dapat dibahas bersama di internal pemerintah terlebih dulu. Sebab untuk dapat masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) mesti terlebih dulu melalui prosedur yang berlaku.
“Untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional, tetap diperlukan kesepakatan antara DPR dan pemerintah,” imbuhnya.
Baca juga:
- Baleg DPR Susun Revisi UU Ombudsman, Apa Saja yang Diubah?
- Kewenangan Ombudsman Perlu Diperkuat Melalui Revisi UU
Ia berharap Ombudsman dapat bekerja lebih optimal dan mencetak prestasi yang lebih baik di tahun mendatang. Ada sejumlah catatan strategis. Antara lain pentingnya integrasi data pengaduan dan pengawasan publik dalam satu ekosistem digital nasional yang dapat diakses lintas lembaga.
















