Penguatan Kelembagaan Ombudsman Melalui Revisi UU
Terbaru

Penguatan Kelembagaan Ombudsman Melalui Revisi UU

Ombudsman disarankan melakukan kajian mendalam bersama kalangan akademisi untuk mendalami berbagai kekurangan UU Ombudsman yang lama.

Hukumonline News
Hukumonline News
Willa Wahyuni
Bacaan 3 Menit
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Prof Yusril Ihza Mahendra dalam acara Penyampaian Laporan Tahunan Ombudsman RI 2024, Kamis (22/5/2025). Foto: Istimewa.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Prof Yusril Ihza Mahendra dalam acara Penyampaian Laporan Tahunan Ombudsman RI 2024, Kamis (22/5/2025). Foto: Istimewa.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Prof Yusril Ihza Mahendra mendukung penguatan peran Ombudsman. Khususnya terkait efektivitas Ombudsman sebagai lembaga negara independen yang mampu memberi dampak nyata dalam pengawasan pelayanan publik.

"Saya menyambut baik revisi UU Ombudsman sebagai langkah memperkuat peran lembaga ini dalam mencegah maladministrasi. Kita semua paham, pengawasan tanpa daya tindakan hanya akan berakhir sebagai dokumen yang diabaikan," ujarnya dalam kegiatan Penyampaian Laporan Tahunan 2024 Ombudsman RI, Kamis (22/5/2025) di Jakarta.

Menurutnya penguatan kelembagaan Ombudsman mencakup aspek anggaran, sumber daya manusia, hingga kewenangan implementatif atas rekomendasi yang dikeluarkan. Dia mempersilakan Ombudsman  bersama kalangan akademisi melakukan kajian mendalam terhadap kelemahan UU No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Nah bila kajian sudah matang, Prof Yusril menyarankan agar draf revisi UU Ombudsman segera disodorkan  untuk dapat dibahas bersama di internal pemerintah terlebih dulu. Sebab untuk dapat masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) mesti terlebih dulu melalui prosedur yang berlaku.

“Untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional, tetap diperlukan kesepakatan antara DPR dan pemerintah,” imbuhnya.

Baca juga:

Ia berharap Ombudsman dapat bekerja lebih optimal dan mencetak prestasi yang lebih baik di tahun mendatang. Ada sejumlah catatan strategis. Antara lain pentingnya integrasi data pengaduan dan pengawasan publik dalam satu ekosistem digital nasional yang dapat diakses lintas lembaga.

Tapi dengan tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Dukungan penuh juga diberikan terhadap rencana kolaborasi antara Ombudsman RI dan kementerian koordinator yang dipimpinnya untuk menyusun Peta Rawan Maladministrasi Nasional. 

“Peta ini berbasis indikator sektoral dan wilayah, yang diharapkan dapat menjadi referensi dalam merumuskan rekomendasi kebijakan serta upaya perbaikan pelayanan publik di masa depan,” ujarnya.

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menyampaikan urgensi ini untuk penguatan kelembagaan melalui percepatan pembahasan Revisi UU 37/2008. Menurutnya revisi UU 37/2008 penting dilakukan untuk memperkuat peran Ombudsman dalam menjawab tantangan pengawasan pelayanan publik yang kian hari makin kompleks.

"RUU Perubahan UU Ombudsman sebenarnya telah diusulkan sejak 2019. Ini bukan sekadar revisi administratif, tetapi menyangkut efektivitas Ombudsman sebagai lembaga negara independen yang mampu memberi dampak nyata dalam pengawasan pelayanan publik," ujar Najih.

Beberapa poin dalam usulan revisi UU 27/2008 mencakup perluasan kewenangan Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik. Termasuk kemampuan untuk memberikan sanksi administratif serta pemberian kompensasi bagi masyarakat yang dirugikan akibat layanan publik yang buruk.

Selain itu, Ombudsman menekankan pentingnya memperkuat aspek pencegahan. Satu diantaranya melalui kajian terhadap pola maladministrasi yang berulang, sesuatu yang selama ini belum tertangani secara optimal dalam kerangka hukum yang ada. Kemudian penguatan peran Ombudsman di tingkat daerah juga menjadi sorotan.

Dengan memperluas kewenangan ke kantor perwakilan di tingkat kabupaten dan kota, diharapkan pengawasan terhadap pelayanan publik dapat lebih merata dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Sepanjang tahun 2024, Ombudsman menangani 10.837 laporan masyarakat, dari jumlah tersebut 10.303 di antaranya telah diselesaikan dari target penyelesaian laporan 9.672 laporan masyarakat.

Substansi yang paling banyak dilaporkan ke Ombudsman RI sepanjang 2024 adalah bidang agraria (1.861 laporan masyarakat), kepegawaian (1.354 laporan masyarakat), pendidikan (1.041 laporan masyarakat), perhubungan dan infrastruktur (726 laporan masyarakat), dan hak sipil dan politik (680 laporan masyarakat).

Sedangkan instansi yang paling banyak dilaporkan ke Ombudsman pada 2024 adalah pemerintah daerah (5.146 laporan masyarakat), Badan Pertanahan Nasional (1.338 laporan masyarakat), BUMN/BUMD (724 laporan masyarakat), lembaga pendidikan negeri (655 laporan masyarakat), dan Kepolisian (634 laporan masyarakat).

Kinerja pengawasan Ombudsman juga berdampak langsung pada upaya penyelamatan potensi kerugian masyarakat. Pada 2024, nilai kerugian ekonomi yang berhasil diselamatkan oleh Ombudsman RI mencapai Rp166,49 miliar, dan jika dijumlahkan selama periode 2021-2024, totalnya mencapai hampir Rp497 miliar.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info