Berkaca pada filosofi hukum acara pidana yaitu mencegah terjadinya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum terhadap orang yang diproses hukum, maka keberadaan pengadilan menjadi sebuah keniscayaan melakukan pengawasan horizontal. Implementasi judicial scrutiny (pengawasan pengadilan) menjadi salah satu diskursus dalam pembahasan RUU KUHAP 2025. Alasan yang mendasarinya adalah ketentuan KUHAP yang dirasa kurang optimal mengontrol tindakan upaya paksa aparat penegak hukum ketika sudah menyimpang dari KUHAP.
Sebagai gambaran, sekalipun saat ini KUHAP telah mengatur kewenangan praperadilan untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum, namun hal tersebut hanya dapat dilakukan ketika ada pihak yang mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan negeri. Kewenangan praperadilan ini bersifat post factum dan pasif dapat memungkinkan terjadinya kondisi tindakan upaya paksa yang tidak sah dapat terhindar dari segala konsekuensi hukumnya karena pihak yang dikenakan tindakan upaya paksa tidak menempuh mekanisme praperadilan.
Permasalahan timbul ketika terdakwa maupun penasihat hukum menguji keabsahan upaya paksa di hadapan hakim yang menyidangkannya dalam pemeriksaan pokok perkara dengan kondisi terdakwa tidak pernah menggunakan haknya di lembaga praperadilan. Kemudian diketahui bahwa upaya paksa yang tidak sah ternyata memang benar terjadi dan disadari oleh hakim selama proses persidangan berlangsung.
Terhadap permasalahan tersebut, ada dua masalah yang perlu dijawab. Pertama, apakah hakim dapat menilai perihal keabsahan upaya paksa yang tidak pernah melewati mekanisme praperadilan? Kedua, bagaimana cara menguatkan peran hakim dalam menilai keabsahan upaya paksa yang tidak pernah melewati mekanisme praperadilan dalam Revisi KUHAP mendatang?
Saat ini Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah berumur lebih dari 4 dekade. Selama masa berlakunya, sistem peradilan pidana di Indonesia mengalami beberapa permasalahan hukum karena rumusan normanya. Beberapa permasalahan hukum tersebut telah dijawab melalui beberapa putusan MK (Mahkamah Konstitusi), salah satunya Putusan MK Nomor 21/PUU/XII/2014 yang memperluas objek praperadilan selain yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP, juga termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, dan sah atau tidaknya penyitaan. Adanya perubahan parsial dalam KUHAP melalui putusan MK dirasa belum cukup komprehensif melindungi hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana ketika aparat penegak hukum, seperti penyidik ataupun penuntut umum menggunakan kewenangannya.
Adanya putusan praperadilan yang telah menguji tindakan upaya paksa oleh aparat penegak hukum dapat dijadikan sebagai dasar bahwa suatu tindakan upaya paksa telah sah secara hukum atau sebaliknya. Mencermati hukum positif di Indonesia diketahui bahwa putusan praperadilan tidak memiliki upaya hukum dan tidak dapat diajukan peninjauan kembali sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2016, maka putusan praperadilan tersebut mutlak harus dihormati eksistensinya, sebagaimana asas res judicata pro veritate habetur. Bahkan juga berlaku bagi hakim yang memeriksa pokok perkaranya sekalipun.
Beberapa alasan yang melatarbelakangi terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan praperadilan biasanya dapat terjadi karena kondisi terdakwa sendiri yang awam hukum atau kompetensi penasihat hukum terdakwa dalam melihat peluang adanya praperadilan. Namun ada kalanya juga ketika permohonan praperadilan sudah dilakukan, substansi pengujian keabsahan upaya paksa tidak berhasil diputus oleh hakim praperadilan karena berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, sehingga menyebabkan permohonannya menjadi gugur sebagaimana ditegaskan MA (Mahkamah Agung) dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021.
