Pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) masih bergulir di DPR. Berbagai pihak sudah memberi masukan, tapi kalangan masyarakat sipil masih melihat sebagian substansi RUU KUHAP bermasalah karena memuat aturan yang berbahaya.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menilai secara umum RUU KUHAP tidak menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Seperti masyarakat hukum adat, perempuan, anak, dan disabilitas. Maklum pembahasan RUU KUHAP menurut Isnur dilakukan secara cepat.
“Ini terjadi karena pembahasan cepat, tidak transparan dan penuh kepentingan terselubung,” kata Isnur dalam diskusi bertema RKUHAP: Situasi dan Tantangan bagi Perempuan, Anak, Disabilitas, Masyarakat Adat, dan Kelompok Pengaturan Khusus, Rabu (06/08/2025).
Isnur melihat Daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU KUHAP disusun Tim 12 yang terdiri dari wakil dari Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Polri. Substansi DIM itu hasil kompromi ketiga lembaga tersebut, intinya tidak mewakili kepentingan masyarakat. Masalah utama RUU KUHAP sama seperti periode sebelumnya tahun 2012, masing-masing institusi penegak hukum saling tarik menarik kepentingan.
Baca juga:
- RUU KUHAP Perlu Atur Peradilan Hukum Adat
- Catatan Koalisi Organisasi Advokat Dukung Pembahasan RUU KUHAP
- Dianggap Minim Partisipasi Bermakna dan Potensi Langgar HAM, Koalisi Minta RUU KUHAP Dihentikan
Dia menilai tantangan yang dihadapi dalam membahas RUU KUHAP masih sama, aparat tidak mau berubah. Tidak ada pergeseran paradigma dan kepentingan karena selama ini aparat nyaman dengan kewenangannya, bisa melakukan hampir semua hal tanpa ada batas dan pengawasan yang kuat. Terbukti dari dipertahankannya praperadilan, mekanisme ini seolah peluang bagi masyarakat untuk menggugat. Tapi hasil riset membuktikan praperadilan selama ini hanya formalitas, tidak menguji upaya paksa secara serius.
Draf RUU KUHAP tahun 2012 mengatur hakim komisaris dan hakim pemeriksa pendahuluan (HPP). Salah satu fungsinya mencegah pelanggaran HAM sebelum aparat melakukan upaya paksa. Misalnya, dalam kasus tes urin yang dilakukan kepolisian terhadap warga negara Malaysia beberapa waktu lalu di konser DWP. Kasus itu bisa dicegah melalui pemeriksaan hakim komisaris atau HPP terhadap upaya paksa yang akan dilakukan aparat.
















