YLBHI Usul RUU KUHAP Dibahas Ulang
Terbaru

YLBHI Usul RUU KUHAP Dibahas Ulang

DIM RUU KUHAP yang disusun Tim 12 substansinya tidak mewakili kepentingan masyarakat. Ada indikasi kuat aparat tidak mau mengubah paradigmanya karena nyaman dengan kewenangannya tanpa batas dan pengawasan.

Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit
Ketua YLBHI, Muhammad Isnur. Foto: Tangkapan layar zoom
Ketua YLBHI, Muhammad Isnur. Foto: Tangkapan layar zoom

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) masih bergulir di DPR. Berbagai pihak sudah memberi masukan, tapi kalangan masyarakat sipil masih melihat sebagian substansi RUU KUHAP bermasalah karena memuat aturan yang berbahaya. 

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menilai secara umum RUU KUHAP tidak menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Seperti masyarakat hukum adat, perempuan, anak, dan disabilitas. Maklum pembahasan RUU KUHAP menurut Isnur dilakukan secara cepat.

“Ini terjadi karena pembahasan cepat, tidak transparan dan penuh kepentingan terselubung,” kata Isnur dalam diskusi bertema RKUHAP: Situasi dan Tantangan bagi Perempuan, Anak, Disabilitas, Masyarakat Adat, dan Kelompok Pengaturan Khusus, Rabu (06/08/2025).

Isnur melihat Daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU KUHAP disusun Tim 12 yang terdiri dari wakil dari Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Polri. Substansi DIM itu hasil kompromi ketiga lembaga tersebut, intinya tidak mewakili kepentingan masyarakat. Masalah utama RUU KUHAP sama seperti periode sebelumnya tahun 2012, masing-masing institusi penegak hukum saling tarik menarik kepentingan.

Baca juga:

Dia menilai tantangan yang dihadapi dalam membahas RUU KUHAP masih sama, aparat tidak mau berubah. Tidak ada pergeseran paradigma dan kepentingan karena selama ini aparat nyaman dengan kewenangannya, bisa melakukan hampir semua hal tanpa ada batas dan pengawasan yang kuat. Terbukti dari dipertahankannya praperadilan, mekanisme ini seolah peluang bagi masyarakat untuk menggugat. Tapi hasil riset membuktikan praperadilan selama ini hanya formalitas, tidak menguji upaya paksa secara serius.

Draf RUU KUHAP tahun 2012 mengatur hakim komisaris dan hakim pemeriksa pendahuluan (HPP). Salah satu fungsinya mencegah pelanggaran HAM sebelum aparat melakukan upaya paksa. Misalnya, dalam kasus tes urin yang dilakukan kepolisian terhadap warga negara Malaysia beberapa waktu lalu di konser DWP. Kasus itu bisa dicegah melalui pemeriksaan hakim komisaris atau HPP terhadap upaya paksa yang akan dilakukan aparat.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info