Pengujian UU PPTKI Kandas
Berita

Pengujian UU PPTKI Kandas

Pemohon tidak mengajukan bukti yang menunjukkan dirinya sebagai wali Siti Nurkhasanah.

ASH
Bacaan 2 Menit
Pengujian UU PPTKI Kandas
Hukumonline

MK memutuskan tidak menerima pengujian Pasal 60 UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKI) terkait perpanjangan kontrak kerja TKI. Sebab, pemohon Imam Adrongi, yang mewakili adik kandungnya Siti Nurkhasanah (mantan TKI), dianggap tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan.

“Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis MK, M. Akil Mochtar saat membacakan putusannya di Gedung MK, Selasa (27/9).

Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan pemohon menerangkan Siti Nurkhasanah dalam keadaan sakit dan tertekan jiwanya setelah kembali dari Indonesia. Hal itu mengakibatkan Siti tak dapat mengajukan sendiri permohonan ini. Akhirnya, Siti menguasakan kepada adiknya yang bernama Imam Adrongi.

Sementara Adrongi telah memberikan surat kuasa kepada Iskandar Zulkarnaen, S.H.,M.H. dan kawan-kawan tertanggal 10 Desember 2012 yang bertindak atas nama Imam Adrongi. Seandainya benar Siti Nurkhasanah tidak dapat menyampaikan kehendaknya untuk mengajukan perkara ini, menurut Mahkamah permohonan ini harus dilengkapi dengan surat keterangan yang sah.

“Surat keterangan itu menerangkan pemohon benar-benar wali untuk kepentingan Siti Nurkhasanah,” kata Hakim Konstitusi Harjono saat membacakan pertimbangan hukumnya.

Karena itu, lanjut Harjono, dalam permohonan ini perlu dipastikan secara jelas kepentingan Imam Adrongi sebagai wali dari Siti Nurkhasanah demi kepastian hukum. Namun demikian, berdasarkan fakta dalam sidang, Imam Adrongi tidak mengajukan bukti yang menunjukkan dirinya sebagai wali sebagai pihak berkepentingan dalam perkara ini.

“Jadi, Imam Adrongi yang bertindak atas nama Siti Nurkhasanah tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini,” tutur Harjono.

Dalam pokok permohonan, Adrongi menilai Pasal 60 telah menghilangkan kewajiban Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam memberikan perlindungan dan jaminan hukum apabila TKI memperpanjang perjanjian kerja secara sendiri. Menurut pemohon, pasal itu sangat merugikan para TKI.

Pasal 60 menyebutkan “dalam hal perpanjangan dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan, maka pelaksana penempatan TKI swasta tidak bertanggung jawab atas risiko yang menimpa TKI dalam masa perpanjangan perjanjian kerja.”

Misalnya, Siti Nurkhasanah kehilangan jaminan hak lantaran memperpanjang sendiri kontraknya. Siti yang bernaung di bawah PT Amri Margatma selaku PPTKIS tak mengetahui siapa yang berkewajiban memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum atas upah yang belum dibayar majikannya.

Mengacu pada Pasal 56 ayat (1) UU PPTKI, setiap perpanjangan perjanjian kerja di luar negeri harus mendapatkan persetujuan dari perwakilan negara RI yang hanya dapat diajukan oleh dan menjadi tanggung jawab PPTKIS. Perpanjangan perjanjian kerja harus ada persetujuan pemerintah melalui perwakilan pemerintah di luar negeri yang pengurusannya dilakukan oleh PPTKIS.

Menurut pemohon, PPTKIS seharusnya tetap bertanggung jawab atas semua risiko yang menimpa TKI di luar negeri dalam masa perpanjangan perjanjian kerja. Sebab, perpanjangan perjanjian kerja itu merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sebelumnya. Seharusnya perpanjangan perjanjian kerja dapat dilakukan sendiri dan PPTKIS tetap bertanggung jawab.  

Dalam petitum permohonan, pemohon meminta MK membatalkan Pasal 60 UU PPTKI karena pasal itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 60 dinilai tidak memberikan jaminan, perlindungan, kepastian hukum, dan menghilangkan hak-hak TKI sebagaimana dijamin Pasal 77, Pasal 80, dan Pasal 82 UU No. 39 Tahun 2004. 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info