Pengusul Beberkan Urgensi Revisi UU Migas
Utama

Pengusul Beberkan Urgensi Revisi UU Migas

Mulai dari menjalankan putusan MK sampai membentuk BUK dan petroleum funds untuk mengembangkan dan mencari energi alternatif.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Wakil Ketua Komisi XII DPR, Sugeng Suparwoto saat memaparkan urgensi RUU Migas dalam rapat pleno dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR, Senin (13/04/2026) kemarin. Foto: Tangkapan layar youtube
Wakil Ketua Komisi XII DPR, Sugeng Suparwoto saat memaparkan urgensi RUU Migas dalam rapat pleno dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR, Senin (13/04/2026) kemarin. Foto: Tangkapan layar youtube

Indonesia telah beralih dari negara pengekspor minyak bumi menjadi pengimpor karena tingkat konsumsi domestik lebih besar ketimbang produksi. Ditambah lagi persoalan tata kelola minyak dan gas bumi, khususnya sektor hulu yang sempat diperingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui berbagai putusan uji materi UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Hal tersebut menjadi alasan Komisi XII DPR mendorong revisi UU Migas.

Wakil Ketua Komisi XII DPR, Sugeng Suparwoto, mengatakan Komisi XII sebagai pengusul Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas). Secara filosofis, Pasal 33 ayat  (2) dan (3) UUD 1945 memandatkan Migas sebagai sumber daya alam tidak terbarukan. Sebagai salah satu sumber energi yang menguasai hajat hidup orang banyak, sektor Migas harus dikuasai negara.

“Dan dikelola sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana mandat konstitusi kita,” ujar Sugeng dalam rapat pleno dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR, Senin (13/04/2026) kemarin.

Baca juga:

Landasan sosiologis yang mendorong RUU Migas berkaitan dengan kondisi hulu Migas yakni tingkat lifting mengalami penurunan. Ada beragam faktor penyebab antara lain sumber lifting mengandalkan sumur-sumur tua, dan proven reserve (cadangan terbukti) masuk kategori P2. Yakni cadangan diduga masih ada tapi belum dilakukan pengeboran untuk eksplorasi. Cadangan minyak di Indonesia diperkirakan habis dalam waktu 10 tahun dan 20 tahun untuk gas bumi.

“Cadangan (minyak bumi, -red) kita 2,4 miliar, Venezuela 302 miliar, Arab Saudi 292 miliar, Iran 214 miliar dan seterusnya. Kita hanya 2,4 miliar saja,” tegasnya.

Sugeng mencatat sejak 2008 Indonesia menjadi pengimpor minyak bumi. Sehingga Indonesia keluar dari golongan negara pengekspor minyak bumi (OPEC). Lifting minyak Indonesia hanya 600 ribu barel per hari, tapi yang dibutuhkan untuk konsumsi domestik sekitar 1,6 juta barel setiap hari. Alhasil setiap hari Indonesia harus mengimpor 1 juta barel minyak bumi untuk menutupi kekurangan produksi baik bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah (crude).

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info