Indonesia telah beralih dari negara pengekspor minyak bumi menjadi pengimpor karena tingkat konsumsi domestik lebih besar ketimbang produksi. Ditambah lagi persoalan tata kelola minyak dan gas bumi, khususnya sektor hulu yang sempat diperingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui berbagai putusan uji materi UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Hal tersebut menjadi alasan Komisi XII DPR mendorong revisi UU Migas.
Wakil Ketua Komisi XII DPR, Sugeng Suparwoto, mengatakan Komisi XII sebagai pengusul Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas). Secara filosofis, Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 memandatkan Migas sebagai sumber daya alam tidak terbarukan. Sebagai salah satu sumber energi yang menguasai hajat hidup orang banyak, sektor Migas harus dikuasai negara.
“Dan dikelola sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana mandat konstitusi kita,” ujar Sugeng dalam rapat pleno dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR, Senin (13/04/2026) kemarin.
Baca juga:
- 3 Urgensi Revisi UU Migas, dari Putusan MK Hingga Tantangan Energi Nasional
- Asosiasi Perusahaan Minyak Bumi Minta RUU Migas Beri Kepastian Hukum
- Serikat Pekerja SKK Migas Usul Revisi UU Migas Sesuai Putusan MK
Landasan sosiologis yang mendorong RUU Migas berkaitan dengan kondisi hulu Migas yakni tingkat lifting mengalami penurunan. Ada beragam faktor penyebab antara lain sumber lifting mengandalkan sumur-sumur tua, dan proven reserve (cadangan terbukti) masuk kategori P2. Yakni cadangan diduga masih ada tapi belum dilakukan pengeboran untuk eksplorasi. Cadangan minyak di Indonesia diperkirakan habis dalam waktu 10 tahun dan 20 tahun untuk gas bumi.
“Cadangan (minyak bumi, -red) kita 2,4 miliar, Venezuela 302 miliar, Arab Saudi 292 miliar, Iran 214 miliar dan seterusnya. Kita hanya 2,4 miliar saja,” tegasnya.
Sugeng mencatat sejak 2008 Indonesia menjadi pengimpor minyak bumi. Sehingga Indonesia keluar dari golongan negara pengekspor minyak bumi (OPEC). Lifting minyak Indonesia hanya 600 ribu barel per hari, tapi yang dibutuhkan untuk konsumsi domestik sekitar 1,6 juta barel setiap hari. Alhasil setiap hari Indonesia harus mengimpor 1 juta barel minyak bumi untuk menutupi kekurangan produksi baik bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah (crude).
















