Akhir-akhir ini kita dapat dengan mudah menjumpai penjualan konten digital yang ditujukan untuk hiburan. Konten digital tentu menjadi salah satu inovasi yang dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha. Secara umum, konten digital dapat diartikan sebagai data atau informasi yang disampaikan dalam bentuk digital. Data atau informasi tersebut dapat berupa tulisan, audio (suara/musik), audio visual/video, aplikasi, infografis, dan lain sebagainya yang dapat diakses melalui download atau streaming.
Terdapat beberapa ketentuan hukum bagi pelaku usaha yang ingin melakukan bisnis penjualan konten digital di Indonesia. Pelaku usaha yang menjual konten digital dapat dikategorikan sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Permendag 31/2023), PPMSE adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Kemudian, kegiatan yang dilakukan oleh PPMSE disebut sebagai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yaitu perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
Baca juga:
- 3 Rahasia 'Dapur' Mengemas Konten Hukum di Platform Digital
- Posisi Hukum dalam Pengembangan Artificial Intelligence
Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Permendag 31/2023, PPMSE dapat menyelenggarakan berbagai model bisnis, yaitu retail online, lokapasar (marketplace), iklan baris online, pelantar (platform) pembanding harga, daily deals dan social-commerce. Dalam kaitannya dengan penjualan konten digital, maka PPMSE tersebut dapat dikategorikan sebagai retail online. Pengertian retail online berdasarkan Permendag 31/2023 adalah pedagang yang melakukan PMSE dengan menggunakan fasilitas berupa web atau aplikasi komersial yang dibuat, dikelola, dan/atau dimiliki sendiri.
Secara umum, pelaku usaha tersebut dapat mendirikan Perseroan Terbatas untuk menjalankan kegiatannya. Namun, Pelaku usaha asing yang badan usahanya didirikan di luar negeri dan tidak memiliki entitas di Indonesia pun dapat melakukan kegiatan PMSE kepada konsumen di Indonesia (PPMSE Asing).
PPMSE Asing harus memiliki kantor perwakilan di Indonesia atau disebut juga Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) Bidang PMSE untuk dapat melakukan kegiatan usahanya. Namun, keharusan pendirian kantor perwakilan PPMSE di Indonesia tersebut—berdasarkan Pasal 18 Permendag 31/2023—dilakukan jika PPMSE memenuhi tiga kriteria berikut ini: (1) telah melakukan transaksi dengan paling sedikit 1.000 konsumen dalam periode satu tahun; (2) telah melakukan pengiriman paling sedikit 1.000 paket kepada konsumen dalam periode satu tahun; dan/atau (3) telah memiliki jumlah traffic atau pengakses paling sedikit 1% dari pengguna internet dalam negeri dalam periode satu tahun.
Menurut hemat penulis, kriteria yang relevan bagi PPMSE Asing adalah kriteria pada poin (1) dan poin (3). Dengan kata lain, PPMSE Asing yang belum memenuhi poin (1) dan/atau belum poin (3) tidak diharuskan memiliki KP3A di Indonesia.
