Tukar pengalaman. Membagi trik bagaimana lembaga antikorupsi menangani hambatan penanganan korupsi. Begitu agenda pertemuan internasional yang diselenggarakan KPK dan United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) di Jakarta, Senin (2/11).
Satu diantara pimpinan lembaga antikorupsi yang berbagi adalah Direktur Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura, Eric Tan.
Eric menuturkan, sejumlah cara dilakukan CPIB untuk mencapai zero tollerance terhadap tindak pidana korupsi di Singapura. Diantara banyak hal, adalah mendapat dukungan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga antikorupsi. Sekaligus menanamkan pandangan sama akan korupsi dalam benak publik Singapura.
"Korupsi adalah fakta kehidupan, bagi masyarakat Singapura korupsi bukanlah berkaitan dengan isu amoral, melainkan memandang korupsi sebagai tindakan kriminal," katanya.
Karena itu publik Singapura mendukung pemberantasan korupsi. Dukungan yang didapat kemudian diolah oleh CPIB. Yaitu, menerapkan sejumlah strategi, satu diantaranya berkaitan dengan efektivitas hukum.
Eric mencontohkan dari sisi regulasi CPIB membuat aturan tegas. Ancaman hukuman membuat jerih pelaku korupsi maupun yang ingin mencoba. Selain itu, taji CPIB begitu terasa karena ada political will dari pemerintah yang selalu responsif terhadap pelayanan publik.
"Pemerintah harus responsif terhadap pelayanan publik, peraturan dibuat tidak ambigu dan praktik-praktik meritokrasi yang harus diterapkan. Terakhir adalah adalah lingkungan yang mendukungn" kata Eric.
