Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bukan hanya fokus pada mencari keuntungan semata, tetapi juga merupakan instrumen pemerintah daerah untuk menggerakkan perekonomian di wilayah masing-masing. Sehingga nantinya akan memberikan kontribusi pada pendapatan daerah.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta, Syaifullah Hidayat, saat memberi sambutan pada lokakarya (workshop) yang diadakan Forkum BUMD SI 2026 bekerja sama dengan Dentons HPRP serta Hukumonline di Learning Center Bank DKI, Jakarta, Rabu (11/2).
Menurutnya, BUMD dituntut untuk terus tumbuh secara sehat, profesional, dan juga berintegritas. Semakin besar peran dan skala usaha BUMD, maka semakin besar pula risiko yang harus dihadapi, mulai dari risiko bisnis, potensi jerat hukum, operasional, maupun reputasi dari BUMD dan direksinya.
Baca Juga:
- Kerugian BUMN atau BUMD, Negara Bisa Gugat Perdata Komisaris dan Direksi
- Cegah Korupsi, Kerja Sama BUMN-BUMD Harus Didukung Tata Kelola yang Baik
Oleh karena itu, mitigasi risiko merupakan hal penting dalam mendukung kinerja BUMD agar target yang tercapai bisa lebih meminimalkan risiko yang akan terjadi. Risiko ini sendiri bukan lagi sekadar administratif semata, tetapi juga bagaimana mengelola BUMD untuk memastikan target yang dicapai nanti.
"Dalam konteks strategi saat ini ada tantangan terhadap transparansi dan akuntabilitas publik yang meningkat. Aspek pidana korporasi semakin kuat, namun BUMD harus tetap inovatif mengambil peluang bisnis. Ini pentingnya keberanian mengambil risiko dan mengelola risiko secara terukur dan bertanggung jawab," ujar Syaifullah.
Direktur Kepatuhan Bank DKI, Ateng Rivai, yang juga hadir dalam acara ini mengaku senang Learning Center ini menjadi lokasi kegiatan yang sangat produktif dan bermanfaat, khususnya bagi para pengelola BUMD.
















