Ia menjelaskan bahwa BUMD saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak sederhana karena dituntut melayani dengan cepat sesuai dengan kebijakan dari Pemda. Namun, di sisi lain ada isu kriminalisasi kebijakan yang menjadi perhatian serius.
"Kita menginginkan adanya suatu perbedaan tegas antara keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik dan prosedur yang sah, dengan mens rea misalnya dalam menyalahgunakan wewenang," kata Ateng.

Direktur Kepatuhan Bank DKI, Ateng Rivai. Foto: HFW
Selain itu, penerapan KUHP dan KUHAP yang baru juga menuntut kecermatan dalam memberikan batas antara risiko bisnis yang wajar dengan jerat hukum pidana. Oleh karenanya, mitigasi risiko harus dipahami bukan hanya untuk menghindari masalah, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip Governance, Risk, and Compliance (GRC) untuk memastikan tata kelola BUMD yang baik.
"BUMD tidak hanya patuh secara hukum tapi juga perlindungan institusional. Melalui lokakarya ini, kami harap ada pemahaman yang utuh dari narasumber mengenai cara membaca dan merespons dinamika KUHP dan KUHAP yang baru, serta bagaimana menjalankan kebijakan agar proses yang sah tidak berujung proses hukum tanpa mengurangi akuntabilitas publik. Kami senang menjadi tuan rumah penyelenggaraan forum lokakarya ini," pungkasnya.
Deklarasi Pendirian
Nova Angelina, perwakilan dari Forum Hukum BUMD Seluruh Indonesia (Forkum BUMD SI), mengatakan lokakarya hari ini mengangkat tema “Dinamika Pembaharuan Hukum Acara Pidana: Strategi Mitigasi Risiko bagi BUMD”, sebagai suatu kebutuhan akan akuntabilitas dan kehati-hatian penyelenggaraan BUMD.
"Namun, lebih dari sekadar lokakarya, rangkaian acara ini menjadi tonggak penting dilaksanakannya Deklarasi Pendirian Forum Hukum BUMD bernama Legal BUMD SI, sebagai wadah kolaboratif para in-house counsel BUMD di seluruh Indonesia. Sebuah ruang untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik, serta untuk memperkuat posisi fungsi hukum dalam mendukung kinerja BUMD yang profesional, berintegritas, dan berkelanjutan," terangnya.

Perwakilan dari Forum Hukum BUMD Seluruh Indonesia (Forkum BUMD SI), Nova Angelina. Foto: HFW
Nova berharap Legal BUMD SI dapat tumbuh menjadi mitra strategis bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia serta instansi pemerintah lainnya.
Acara ini sendiri berlangsung selama dua hari. Dimulai pada Rabu, 11 Februari 2026 dengan agenda lokakarya mitigasi risiko BUMD dalam KUHAP 2025, kemudian berlanjut pada Kamis, 12 Februari 2026 dengan agenda Deklarasi Pendirian Forum Hukum BUMD SI yang akan dilakukan oleh para inisiator.
















