Fakultas Hukum Universitas Semarang menggelar Kuliah Umum dalam rangka Dies Natalis ke-38 dengan diikuti lebih dari 500 mahasiswa secara tatap muka dan 257 peserta lainnya secara daring. Acara ini juga diikuti oleh mahasiswa dari beberapa kampus mitra yang tergabung dalam Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI).
Yakni, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Universitas Muhammadiyah Kupang, Universitas Darul Ulum Islamic, dan Universitas Muhammadiyah Mataram.Kuliah umum ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi antar kampus yang bertujuan untuk memperkaya wawasan akademik mahasiswa hukum, khususnya dalam memahami perkembangan hukum di era digital.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang, Amri P. Sihotang menekankan pentingnya sinergi antar perguruan tinggi swasta guna meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia. Kerja sama antar perguruan tinggi pun bukan hanya formalitas, melainkan sarana untuk saling memperkuat kapasitas akademik masing-masing institusi.
“Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas mahasiswa adalah dengan menyelenggarakan kuliah umum yang menghadirkan pakar di bidangnya,” kata Amri saat memberikan sambutan, Kamis (5/6/2025) kemarin.
Baca juga:
- Peran AI dalam Profesi Hukum, Pentingnya Keseimbangan Antara Teknologi dan Keterampilan
- Labirin Teknologi AI: Sebagai Subjek atau Objek Hukum?
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Muhammad Junaidi pun menyampaikan bahwa mahasiswa perlu memperbaharui pengetahuan mereka. Terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
“Kuliah pakar seperti ini menjadi salah satu media yang sangat penting untuk membuka wawasan mahasiswa terhadap realita yang terjadi di dunia hukum,” ujar Junaidi.
Kuliah umum kali ini menghadirkan Guru Besar Hukum Keperdataan dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Prof Faisal Santiago. Melalui tema ‘Formulasi Kebijakan Artificial Intelligence dalam bisnis’ dirinya mengupas mengenai peran teknologi, khususnya artificial intelligence (AI) dalam praktik hukum bisnis.
“Saat ini, pembuatan kontrak bisnis dapat dilakukan dengan bantuan AI, sehingga prosesnya jauh lebih cepat dan efisien. Bahkan penandatanganan kontrak pun telah bergeser ke sistem elektronik,” jelas Prof Faisal Santiago.
Namun, dia juga menyoroti terkait sistem hukum perikatan di Indonesia yang masih tertinggal karena masih mengacu pada Burgelijk Wetboek (BW), hukum warisan kolonial Belanda tahun 1848. BW yang terdiri dari empat buku tentang orang, benda, perikatan, dan daluarsa dinilai sudah tidak memadai untuk menjawab kebutuhan hukum modern.
“Padahal di negara-negara Eropa seperti Belanda dan Belgia telah melakukan reformasi hukum perikatan mereka,” imbuhnya.
Hukum perdata di negara tersebut menurutnya telah diperbarui menjadi sepuluh buku yang lebih komprehensif, mencakup antara lain ketentuan umum, hubungan kekeluargaan dan harta, warisan, perikatan, kontrak khusus, hingga hak jaminan dan pembatasan waktu.
Selain itu dalam kuliah umum ini, Prof Santiago mendemonstrasikan penggunaan teknologi AI yang telah digunakan dalam perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum di tempatnya. Hal ini menjadi bukti bahwa pendidikan hukum perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Acara kuliah umum yang dimoderatori oleh Akademisi Fakultas Hukum Universitas Semarang, Endang Setyowati berlangsung dinamis, dengan diskusi yang berjalan dengan aktif dan antusias. Mencerminkan besarnya minat dan perhatian mahasiswa terhadap integrasi teknologi dalam sistem hukum yang berlaku.
Dengan adanya kuliah umum ini, Fakultas Hukum Universitas Semarang membuktikan komitmennya untuk menjadi pusat pendidikan hukum yang adaptif terhadap perubahan zaman dan teknologi. Diharapkan, kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin guna mendukung pengembangan akademik mahasiswa secara komprehensif.
