Status Penyidik
Terkait 28 penyidik Polri yang diangkat sebagai pegawai KPK, salah satu penasihat hukum KPK, Taufik Basari menyadari bahwa revisi PP sangatlah penting. Ia tak menampik pengangkatan penyidik Polri sebagai pegawai KPK menimbulkan interpretasi hukum tersendiri. Yakni, apakah ke-28 orang tersebut masih berstatus penyidik atau tidak jika sudah diangkat sebagai pegawai KPK.
Karena, di KUHAP dinyatakan bahwa penyidik adalah penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), namun di UU KPK menyatakan lembaga antikorupsi tersebut berwenang mengangkat penyidik sebagai pegawai. "Tafsir UU bisa berbeda-beda. Pengangkatan penyidik oleh KPK, apakah dianggap sebagai spesialis dari KUHAP?" katanya, Sabtu (8/12).
Lantaran interpretasi hukum ini bisa menimbulkan tafsir yang berbeda-beda, Taufik mengusulkan agar penegasan status penyidik Polri yang menjadi pegawai KPK dimasukkan ke dalam revisi PP. Karena, keberadaan PP itu merupakan sebuah turunan dari UU KPK. "Kalau sudah ada itu selesai sudah, tidak ada tafsir lain," ujar advokat yang biasa disapa Tobas ini.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengakui ada aturan di KUHAP yang menyatakan penyidik berasal dari penyidik Polri dan PPNS. Meski begitu, ia menegaskan tak ada aturan yang dilanggarnya karena mengangkat penyidik sebagai pegawai. Menurut dia, dalam UU KPK sudah tertulis bahwa lembaga antikorupsi tersebut memiliki kewenangan untuk mengangkat penyidik maupun penuntut umum menjadi pegawai.
"Sebaiknya baca UU KPK juga karena misalnya, saya atau pimpinan itu penyidik sekaligus penuntut umum. Ini jelas melanggar KUHAP, tapi UU KPK memang mengatur demikian. Begitupun dengan penyidik KPK. Hasil studi PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan) juga memperkuat posisi penyidik KPK. Silahkan dicek," tulis Bambang dalam pesan singkatnya kepada hukumonline.com.
