Bahkan, Casmaya menerangkan, saat sudah tidak menjabat sebagai Bupati Bangkalan dan menjabat Ketua DPRD Bangkalan, Fuad tetap meminta Bambang memberikan sejumlah uang karena jasa Fuad mengarahkan tercapainya perjanjian konsorsium dan kerjasama MKS dengan PD Sumber Daya (SD), serta memberikan dukungan MKS kepada Kodeco.
Akan tetapi, hakim anggota Anwar mengatakan, jumlah total uang yang diberikan Bambang kepada Fuad bukan Rp18,05 miliar sebagaimana surat tuntutan, melainkan hanya Rp15,05 miliar. Pasalnya, saat memberikan keterangan di persidangan, Bambang mengoreksi jumlah pemberian karena ada pencatatan yang dilakukan dua kali.
Dengan demikian, majelis berpendapat Bambang bersama-sama sejumlah petinggi MKS terbukti memberikan suap sejumlah Rp15,05 miliar kepada Fuad secara berlanjut dalam rentang waktu Juni 2009 hingga Desember 2014. Mengingat dalam persidangan tidak ada satu pun hal pembenar maupun pemaaf, Bambang dijatuhi hukuman setimpal perbuatannya.
Menanggapi putusan majelis, penuntut umum mengatakan pikir-pikir, sedangkan Bambang langsung menerima putusan majelis. Bambang sempat berkonsultasi dengan pengacaranya, Luhut MP Pangaribuan dan Fransisca Indrasari sebelum menentukan sikap. Ternyata, Bambang memilih menerima putusan majelis. "Kami menerima," tuturnya.
Usai sidang, Luhut menyatakan pengacara hanya dalam posisi memberikan nasihat kepada Bambang. Ia memberi tahu kepada Bambang bahwa terhadap sesuatu yang sudah jelas, serta ada bukti dan faktanya jangan lagi dibantah. Ketika Bambang menyampaikan niatnya kepada pengacaranya untuk menerima putusan, Luhut mendukung keputusan Bambang.
"Makanya kan tadi dalam pertimbangan putusan hakim ada hal yang meringankan bahwa dia menyesali perbuatannya, sehingga dapat hukuman dua tahun. Dia menyesali mestinya tidak ada pemberian kepada pejabat. Mungkin sebenarnya masih bisa satu tahun karena pasal itu minimal satu tahun. Tapi, setelah diskusi terdakwa bilang menerima," tandasnya.
