“Mahkamah Agung tidak boleh terus menjadi ‘tempat akhir semua perkara’. Kalau semua dibawa ke atas, yang kita dapat bukan keadilan yang lebih baik, tapi penumpukan perkara,” ungkap Swandy Halim.
Selain penyederhanaan struktur, Peradi-SAI juga menyoroti pentingnya sinkronisasi dan modernisasi sistem hukum acara perdata. Anggota Tim Perumus, Alfin Sulaiman, menekankan bahwa RUU HAPER harus selaras dengan berbagai instrumen modern yang telah dikembangkan oleh Mahkamah Agung, seperti sistem e-court, e-litigation, mekanisme mediasi, hingga praktik arbitrase. Sinkronisasi ini dinilai sangat krusial untuk memastikan adanya konsistensi dan kepastian hukum dalam implementasi aturan di lapangan nantinya. Peradi-SAI mendorong penguatan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif agar beban pengadilan dapat berkurang.
Alfin Sulaiman menambahkan bahwa negara harus hadir untuk memfasilitasi kesepakatan damai yang dibuat oleh para pihak di luar pengadilan agar memiliki kekuatan eksekutorial tanpa harus melalui jalur litigasi yang panjang. Jika para pihak sudah mencapai kata sepakat, negara seharusnya memperkuat kesepakatan tersebut, bukan justru mempersulitnya dengan prosedur yang kaku.
“Kalau para pihak sudah sepakat, negara harus hadir untuk memperkuat, bukan mempersulit. Jangan semua dipaksa masuk ke jalur litigasi yang panjang,” kata Alfin.
Lebih jauh lagi, Peradi-SAI mendorong pemerintah dan DPR untuk segera meratifikasi Singapore Convention on Mediation. Ratifikasi ini penting agar kesepakatan mediasi yang dibuat di Indonesia dapat diakui di luar negeri, begitu pula sebaliknya, sehingga mediator asal Indonesia bisa memiliki standar praktik yang setara dengan mediator mancanegara.
Advokat di Garis Depan
(Kiri ke kanan) Ketua Tim Perumus Peradi-SAI, Swandy Halim; Ketua Umum DPN Peradi-SAI, Harry Ponto; dan Sekretaris Jenderal Peradi-SAI, Patra Zen pada RDPU Bersama Komisi III DPR RI. Foto: istimewa.
Anggota Tim Perumus lainnya, Andi F. Simangunsong, yang juga didaulat membawakan presentasi di hadapan Komisi III, menyatakan bahwa advokat memiliki perspektif unik karena berada di garis depan praktik hukum setiap hari. Pengalaman praktis tersebut menunjukkan masih banyaknya kelemahan dalam hukum acara perdata saat ini, baik dari aspek efisiensi maupun perlindungan hak-hak para pihak yang bersengketa. Advokat menurutnya bukan sekadar penonton dalam sistem hukum, sehingga suara dan masukan mereka harus menjadi bagian integral dalam merumuskan hukum acara perdata yang benar-benar bisa dijalankan secara aplikatif.
