“Advokat itu bukan penonton. Kami ada di garis depan setiap hari. Karena itu, suara advokat harus menjadi bagian penting dalam merumuskan hukum acara perdata yang benar-benar bisa dijalankan,” terang Andi.
Dalam pertemuan tersebut, delegasi Peradi-SAI hadir dengan formasi lengkap yang terdiri atas berbagai tokoh penting organisasi, antara lain Wakil Ketua Umum, Dwi Ria Latifa dan Tisje Erlina Yunus; Sekretaris Jenderal, Patra M. Zen; serta sejumlah Wakil Sekretaris Jenderal dan Ketua Komite seperti Henry Siahaan, Dewi Savitri Reni, Albert Aries, Mahareksha Dillon, Ola Dhifla, dan Novi Pramita. Kehadiran tim yang solid ini menunjukkan keseriusan organisasi dalam mengawal perubahan regulasi yang fundamental bagi dunia hukum Indonesia.
Menutup rangkaian pemaparannya, Harry Ponto kembali menegaskan bahwa reformasi hukum acara perdata bukan sekadar masalah perubahan teks aturan. Hal ini adalah persoalan keberanian politik dan sistemik untuk membenahi mekanisme yang selama ini dianggap terlalu berputar-putar dan tidak produktif. Peradi-SAI menyatakan kesiapannya untuk terus terlibat aktif dalam memberikan kajian lanjutan dan dukungan teknis selama proses pembahasan RUU HAPER berlangsung di DPR RI. Tanpa adanya keberanian untuk melakukan perubahan besar pada struktur dan prosedur, keadilan bagi masyarakat akan terus tertunda dan pada akhirnya kehilangan makna sejatinya.
Artikel ini merupakan hasil kerja sama antara Hukumonline dengan Dewan Pimpinan Nasional Peradi Suara Advokat Indonesia (DPN Peradi-SAI).
