Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) akan segera mengeluarkan peraturan seputar advokat asing yang intinya mengharuskan advokat asing mengikuti ujian yang diselenggarakan PERADI.
Ketua Umum DPN PERADI Otto Hasibuan menyampaikan rencana ini di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PERADI pada Kamis (14/11). “Yang kami lakukan bukan moratorium advokat asing, tetapi membuat persyaratan-persyaratan agar bisa berpraktik di Indonesia,” ujarnya kepada hukumonline.
Aturan pertama, jelas Otto, advokat asing wajib mengikuti ujian kode etik advokat Indonesia. “Karena nggak fair dong. Kita sendiri (Advokat lokal) berpraktik kan ada kode etik, masa’ dia ngga punya (tahu) kode etik. Kalau nanti dia nggak pernah diajari kode etik, bagaimana kita bisa menghukum dia kalau melanggar kode etik,” jelasnya.
“Kita bikin aturan, You boleh mengajukan rekomendasi. Kita bikin pendidikan profesi. You diuji. Kemudian lulus. Kalau besok melanggar kita bisa adili dia,” tambahnya.
Selain harus mengikuti ujian kode etik, lanjut Otto, advokat asing yang ingin berpraktik di Indonesia harus mengikuti sosialisasi mengenai UU Advokat. Ia menegaskan bila untuk urusan kode etik akan dilakukan ujian, tetapi untuk UU Advokat hanya bersifat sosialisasi.
Otto mengungkapkan peraturan ini sudah selesai dibuat dan akan segera diterapkan. “Mungkin minggu depan akan segera diterapkan syarat ini,” ujarnya.
Saat ini, lanjut Otto, PERADI memang sudah meloloskan sejumlah advokat asing untuk berpraktik di Indonesia. Namun, bila peraturan ini diterapkan, para advokat asing ini tetap harus menjelankan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan tersebut.
Lebih lanjut, Otto menjelaskan aturan-aturan itu sengaja diperketat agar advokat asing itu tak menjadi “Ali Baba” di Indonesia. Ia menuturkan aturan di Indonesia menegaskan bahwa advokat asing yang bisa berpraktik di Indonesia harus berada di bawah kantor hukum Indonesia.
“Kenyataannya, ada katanya, dan memang sulit dibuktikan, ada kantor advokat yang di dalamnya ada lawyer asing, nama kantornya nama Indonesia, tetapi pemiliknya sebenarnya asing. Ini kan Ali Baba (modus akal-akalan,-red), namanya,” ujarnya.
“Intinya, kami nggak pernah moratorium advokat asing. Kami selalu memberi kebebasan seluas-luasnya kepada lawyer asing yang memenuhi syarat,” tambahnya.
Sebelumnya, Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) – salah satu organisasi pendiri PERADI- mendesak PERADI membuat persyaratan yang ketat terhadap advokat asing. Pasalnya, aturan mengenai advokat asing di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat masih kurang.
Ketua Umum DPP AAI Humphrey Djemat menyatakan advokat asing yang ingin berpraktik di Indonesia seharusnya tak cukup dengan mengantongi rekomendasi dari organisasi advokat. Ia berpendapat advokat asing juga harus mengikuti ujian seperti halnya calon advokat lokal yang ingin menyandang profesi advokat.
Humphrey mencoba memberikan perbandingan di negara lain bahwa setiap orang yang ingin berpraktik sebagai advokat baik bagi warga negaranya mauoun warga negara asing harus mengikuti ujian Bar-Examination (ujian advokat) dan harus dinyatakan lulus.
“Advokat Indonesia diwajibkan untuk mengikuti ujian-ujian advokat sebelum bisa berpraktik di negerinya sendiri, sehingga sudah selayaknyalah advokat asing yang akan berpraktik di negara kita juga harus mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh organisai advokat,” papar Humphrey dalam siaran persnya, Juni lalu.
















