Peradi sendiri menafsirkan terbitnya Surat KMA No 052 menunjukkan MA tidak dapat mengakui satu di antara Peradi, KAI, dan Peradin, karena masing-masing memiliki peluang dinyatakan sebagai organisasi advokat. Untuk itu, Peradi meminta ketegasan MA yang seakan-akan tidak tahu dan/atau menjadi tidak tegas menyatakan organisasi mana yang sah.
Menurut Peradi, mereka lah yang pendiriannya sesuai dengan Pasal 32 ayat (4) karena didirikan dalam kurun waktu dua tahun yakni 21 Desember 2004. Sementara, dua organisasi lainnya di luar kurun waktu itu, Peradin didirikan 30 Agustus 1964 dan KAI didirikan 30 Mei 2008.
Terlebih lagi, Peradi merasa telah mendapat pelimpahan tugas dan wewenang yang berhubungan dengan profesi advokat dari MA dan Departemen Hukum dan HAM. Sebagai tindak lanjut pelimpahan itu, Peradi telah melakukan verifikasi 18.280 advokat, penasehat hukum, pengacara praktek, dan konsultan hukum. Selain itu, Peradi telah menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang disambut dengan Surat MA perihal sosialisasi kartu advokat baru.
Penyangkalan MA atas eksistensi Peradi dinilai ‘berseberangan' dengan sikap lembaga negara lainnya seperti Departemen Hukum dan HAM, DPR, Kapolri, MK, maupun organisasi internasional seperti International Bar Association dan President of Law Association in Asia. Uniknya, berdasarkan catatan Peradi, MA melalui perwakilannya beberapa kali berkenan menghadiri acara Peradi termasuk perkenalan pertama kali organisasi yang dipimpin oleh Otto Hasibuan ini.
Mohon klarifikasi atas dasar apa yang digunakan sehingga MA tiba-tiba menjadi tidak konsisten terhadap eksistensi Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi advokat menurut UU Advokat, tulis Peradi dalam suratnya.
Dihubungi hukumonline, Juru Bicara MA Hatta Ali berjanji akan segera membalas surat Peradi. Nanti akan kirim langsung, tukasnya. Hatta menegaskan sikap MA tidak bisa ditawar lagi bahwa organisasi advokat harus bersatu. MA juga masih menganggap kisruh yang terjadi adalah urusan internal organisasi advokat. Itulah, mereka yang harus bersatu. Ini kan urusan internal, selesaikanlah. MA tak mungkin memilih, mereka yang menentukan sendiri, tegasnya lagi.
