Peradi Terbitkan Peraturan Bantuan Hukum Cuma-cuma
Utama

Peradi Terbitkan Peraturan Bantuan Hukum Cuma-cuma

Untuk sementara Peradi belum akan memberikan sanksi bagi yang tak memberi bantuan hukum cuma-cuma.

Hukumonline News
Hukumonline News
Fat
Bacaan 2 Menit
Peradi terbitkan peraturan bantuan hukum cuma-cuma. Foto: Sgp
Peradi terbitkan peraturan bantuan hukum cuma-cuma. Foto: Sgp

Ada kabar gembira bagi masyarakat kecil yang berharap mendapat bantuan hukum cuma-cuma alias gratis dari pengacara jika sedang terbelit masalah hukum. Sebab, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) telah menerbitkan peraturan teknis tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma.

Salah satu yang diatur dalam peraturan itu adalah kewajiban advokat memberi bantuan hukum gratis selama 50 jam dalam setahun. “Ketentuan ini sudah mulai berlaku,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi, Otto Hasibuan kepada hukumonline, Jumat (30/7).

Peraturan baru yang diterbitkan Peradi ini sekaligus melengkapi ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Sebut saja misalnya UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan PP No 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Dengan diterbitkannya ketentuan ini, Otto berharap dapat mendorong sekira 21 ribu advokat di Indonesia untuk memberi bantuan hukum gratis. Terutama kepada masyarakat miskin.

Secara umum Otto menjelaskan peraturan baru ini lebih banyak menjelaskan tentang mekanisme dan prosedur pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi.

PBH Peradi ini, lanjut Otto, lebih bakal difungsikan sebagai sarana untuk mendistribusikan perkara probono –bukan perkara komersil- kepada seluruh advokat anggota Peradi. “Kita berupaya mengerahkan semua advokat ambil bagian dalam bantuan hukum ini. Jadi kalau selama ini seakan-akan LBH saja yang bertugas (memberi bantuan hukum cuma-cuma), kalau ini tidak. Jadi seluruh advokat di Indonesia ini diatur nanti bagaimana kewajiban-kewajiban mereka.”

Di tempat terpisah, Ketua PBH Peradi, Ahmad Fikri Assegaf menuturkan, PBH bertugas mengawasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Pengawasan dimaksud adalah memberikan informasi dan laporan ke Dewan Pimpinan Nasional Peradi terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh seluruh advokat, khususnya yang anggota Peradi.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info