Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) terus dilakukan Komisi III DPR. Arah RUU KUHAP antara lain memperkuat peran advokat dan korban tindak pidana. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengakui selama ini kerap mendapat pengaduan terkait KUHAP misalnya tentang hak-hak advokat.
“Memang banyak keluhan selama ini soal KUHAP terutama hak-hak advokat,” katanya dalam rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah advokat senior di Komisi III DPR, Rabu (5/3/2025).
Habiburokhman mencatat selama ini advokat kurang optimal menjalankan perannya mendampingi klien yang berhadapan dengan perkara pidana. Praktiknya selama ini advokat hanya melihat, mendengar, dan mencatat. KUHAP juga belum mengatur tentang perlindungan HAM, khususnya bagi korban.
Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia ( DPN Peradi), Ifdhal Kasim mengatakan KUHAP belum mengatur secara eksplisit hak-hak korban. RUU KUHAP perlu mengatur setidaknya 7 hak-hak korban. Pertama, hak korban untuk mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan penanganan kasusnya, termasuk setiap kemajuan penanganannya, dan waktu persidangan (right to be informed).
Baca juga:
Kedua, hak korban dilindungi dari intimidasi, harassment, dan kekerasan yang membahayakannya (right to protection). Ketiga, hak korban untuk mendapatkan akses mengikuti proses persidangan, termasuk memberikan keterangan dan memberikan rekomendasi tentang hukuman (right to participation). Keempat, hak korban untuk mendapatkan pemulihan dari kerugian yang dialaminya (rights to restitution).
Kelima, hak korban menerima kompensasi dari dana yang disiapkan pemerintah untuk korban (right to compensation). Keenam, hak korban untuk memperoleh kerahasiaan dan anonimitas, khususnya kasus-kasus yang bersifat sensitif dan personal (Right to confidentiality). Ketujuh, hak korban untuk memperoleh akses terhadap bantuan seperti pendampingan hukum, counseling, dan layanan kesehatan (right to support).
Ifdhal melihat KUHAP lebih banyak mengatur ganti kerugian korban salah tangkap. Tapi luput mengatur secara keseluruhan hak-hak korban. Karenanya Peradi mengusulkan perlunya ditambah pengaturan mengenai perlindungan hak korban ini dalam satu bab tersendiri,.
“Mulai dari pengertian korban (yang tidak dibatasi korban salah tangkap), memasukkan hak-hak korban tersebut lebih rinci, sampai dengan pengaturan mengenai dana korban (victim trust fund),” ujarnya.
Lebih lanjut mantan Ketua Komnas HAM itu mengusulkan 9 rumusan ketentuan RUU KUHAP yang mencakup hak-hak korban. Pertama, korban berhak untuk melaporkan kejahatan yang dialami dan segera mendapat tindak lanjut. Kedua, korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman, kekerasan atau kriminalisasi dari pelaku dan pihak lain. Ketiga, korban berhak mendapat informasi tentang proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
Keempat, korban berhak mendapatkan bantuan hukum untuk membela kepentingannya. Kelima, korban berhak memberikan kesaksian di dalam dan luar persidangan secara bebas tanpa tekanan. Keenam, korban berhak mendapatkan pemulihan medis, psikososial, serta ganti kerugian, rehabilitasi, dan kompensasi.
Ketujuh, korban berhak berperan aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana, seperti hak untuk mengadakan tuntutan pidana. Kedelapan, korban berhak mendapatkan rasa aman selama proses peradilan. Kesembilan, korban berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam proses penegakan hukum pidana tanpa diskriminasi.
Selain itu Ifdhal mengingatkan penambahan berbagai usulan itu harus diselaraskan dengan UU yang saat ini mengatur tentang hak-hak korban. Misalnya, UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Restorative justice dengan 6 prinsip
Pengaturan restorative justice atau keadilan restoratif dalam RUU KUHAP menurut Ifdhal penting diatur dalam bab tersendiri. Keadilan restoratif, dimana salah satunya berupa mediasi pidana (penal mediation) harus diatur dalam KUHAP sebagai hukum acara utama, tidak diatur sendiri-sendiri oleh masing-masing institusi penegak hukum.
Pelaksanaan restorative justice setidaknya harus memenuhi 6 prinsip. Pertama, tidak semata-mata bertujuan untuk menghentikan perkara. Kedua, diterapkan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Ketiga, menghormati kesetaraan gender dan non-diskriminasi, mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa dan faktor kerentanan berbasis umur, latar belakang sosial, pendidikan, dan ekonomi.
Keempat, memastikan adanya pemberdayaan dan partisipasi aktif dari para pihak, mulai dari pelaku, korban, maupun pihak terkait lainnya. Kelima, kesukarelaan, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Keenam, khusus pada kasus yang melibatkan anak, penerapan keadilan restoratif harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
Selaras hal tersebut ada beberapa sifat penting mediasi pidana yang layak diadopsi RUU KUHAP yakni partisipasi sukarela (voluntary participation), netralitas (neutrality), kerahasiaan (confidentiality), dan pemulihan kerugian. “Mediasi pidana ini mengurangi biaya (cost-effective),” imbuhnya.
