Proses peradilan kasus penyerangan Lapas Cebongan diwarnai intimidasi oleh pihak tertentu. Intimidasi itu menyasar para pengunjung yang memantau jalannya proses persidangan. Mulai dari jurnalis sampai pekerja HAM.
Anggota Dewan Pers, Yoseph Adi Prasetyo atau yang biasa disapa StanleymenuturkanDewan Pers mengetahui hal tersebut karena mendapat pengaduan dari sejumlah organisasi wartawan dan koalisi masyarakat sipil yang memantau jalannya persidangan di Peradilan Militer II-11 Yogyakarta itu. Untuk intimidasi yang menimpa para jurnalis, Stanley menduga hal itu terjadi karena ada pihak yang keberatan dengan pemberitaan jurnalis yang bersangkutan.
Jurnalis yang melaporkan adanya intimidasi itu diantaranya berasal dari media Kompas, Tribun Yogyakarta dan penyiar Pro 1 RRI (91,1 FM). Sebagai tindak lanjut, Stanley mengatakan Dewan Pers akan melakukan pemantauan apakah intimidasi itu masih terjadi atau tidak. Sekaligus ia mengimbau kepada pihak-pihak yang keberatan dengan pemberitaan sebuah media agar menggunakan hak jawab atau hak tolak sebagaimana diatur dalam UU Pers. Atau para pihak dapat melaporkan langsung ke Dewan Pers.
“Kami imbau kepada para pihak yang memiliki keberatan harap mengadu ke Dewan Pers,” kata Stanley dalam jumpa pers bersama Komnas HAM di gedung Dewan Pers Jakarta, Senin (15/7).
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, mengatakan pagi ini Dewan Pers mendapat laporan terkait adanya tindakan dari pihak tertentu yang berpotensi menghalang-halangi pelaksanaan tugas jurnalistik dalam meliput persidangan kasus penyerangan Lapas Cebongan. Bahkan, dalam laporan itu Bagir menyebut ada potensi terjadinya tindak kekerasan terhadap para jurnalis itu. “Kami berharap potensi itu tidak terjadi,” ucapnya.
Walau begitu, Bagir menekankan agar para jurnalis dalam bertugas memegang prinsip kehati-hatian. Pasalnya, dalam proses pengadilan yang perlu diperhatikan bukan saja bagaimana akses keadilan terhadap korban. Tapi juga mereka yang diadili ataupun masyarakat lain. Oleh karenanya, Bagir menilai bahwa jurnalis perlu memegang prinsip tersebut sehingga keseimbangan dalam pemberitaan dapat terjaga.
Selain itu Bagir juga menekankan agar jurnalis dapat menjaga ketertiban dalam peradilan agar prosesnya dapat berjalan dengan baik. Untuk hal itu, ia yakin para jurnalis dapat melaksanakannya. “Saya yakin rekan-rekan (jurnalis,-red) dapat melakukan itu dengan baik,” tukasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila, menyebut Komnas HAM menemukan sejumlah temuan dalam persidangan penyerangan Lapas Cebongan itu. Namun, ia menegaskan Komnas HAM tidak mengintervensi materi persidangan. Tapi, memantau proses berlangsungnya persidangan itu untuk menjaga terwujudnya peradilan yang independen. Perempuan yang sempat mengikuti secara langsung proses persidangan itu mengakui secara umum, kondisi yang tercipta sangat intimidatif bagi para pengunjung. Misalnya, di luar pengadilan terdapat pengamanan swakarsa dari masyarakat sipil dan menimbulkan suasana intimidatif.
Memang para pengunjung, termasuk jurnalis, menurut Laila mendapat kebebasan untuk memantau jalannya persidangan. Namun, sebelum memasuki ruang sidang, ada petugas yang melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan. Ia mengaku hal tersebut merupakan buah dari anjuran Komnas HAM yang disampaikan sejak awal masa persidangan dimulai. Pasalnya, ketika pertama kali melakukan pemantauan, Laila melihat pengamanan terhadap para pengunjung terlalu longgar. Ujungnya, ketika dilakukan penggeledahan, ada seorang pengunjung membawa senjata tajam. Untuk itu Komnas HAM mengusulkan agar pemeriksaan diperketat.
Tapi untuk para jurnalis dan pekerja HAM, Laila menilai kerja-kerja yang mereka lakukan mendapat hambatan karena ditemukan adanya intimidasi. Pasalnya, staf Komnas HAM yang melakukan pemantauan langsung menemukan pada 5 Juli 2013, Pasi Intel Grup 2 Kopassus berpakaian sipil mencari jurnalis Kompas dan Tribun. Bahkan, Laila menyebut staf Komnas HAM yang melakukan pemantauan di ruang sidang sempat ditanya anggota Intel yang bersangkutan apakah jurnalis yang dicari atau bukan.
Laila mengatakan pemanggilan yang dilakukan Intel kepada dua jurnalis itu terkait dengan pemberitaan persidangan kasus penyerangan Lapas Cebongan. Kemudian, Komnas HAM mendapat pengaduan dari koalisi rakyat pemantau peradilan militer bahwa terjadi intimidasi terhadap kedua jurnalis itu. Kemudian, giliran penyiar Pro 1 RRI (91,1 FM) yang mendapat ancaman serupa, namun kali ini disampaikan lewat sms.
Lalu, pada 7 Juli 2013 Laila mencatat pemimpin redaksi Tribun Yogyakarta mendapat undangan untuk bertemu pimpinan penasehat hukum Kopassus di Denpom Yogyakarta. Dari intimidasi yang beredar, Laila mengatakan pada intinya intimidasi itu menekankan agar tidak memojokan Kopassus dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan.
Atas hal tersebut Laila mengatakan Komnas HAM mengutuk segala bentuk intimidasi terhadap pekerja HAM dan pengamat yang melakukan pemantauan di persidangan. Sebab, tindakan itu merupakan pelanggaran HAM sebagaimana dijamin pasal 30 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Tindak intimidasi itu menurut Laila mencederai proses demokrasi dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang independen. Sekaligus ia menekankan, Komnas HAM mendorong perlindungan kemerdekaan pers dalam peliputan berita karena dilindungi UU HAM dan UU Pers. Baginya, tugas yang dilakukan jurnalis dalam rangka pemenuhan hak masyarakat atas informasi.
“Mendesak kepada semua pihak untuk menggunakan hak jawab dan atau hak tolak seperti yang diatur dalam UU Pers,” urai Laila.
Atas dasar itu Komnas HAM merekomendasikan sedikitnya dua hal. Pertama mendesak kepada semua pihak untuk menghentikan segala bentuk intimidasi. Kedua, mendorong Polri dan TNI memberikan perlindungan kepada para pekerja HAM dan semua pihak yang melakukan pemantauan atas proses persidangan itu. Serta menuntut aparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan dan penyelidikan atas peristiwa intimidasi yang terjadi agar pelakunya dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum.
















